Senin, 06 Februari 2017 15:42 WIB
Pemerintah Didorong Ciptakan Lebih Banyak Nelayan di Daerah
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. (ist)
Jakarta, Tigapilarnews.com - Pemerintah didorong mengeluarkan kebijakan, yang dapat menciptakan lebih banyak nelayan di berbagai daerah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.
"Pemerintah perlu menyediakan insentif agar profesi nelayan dipandang kian positif," kata Direktur Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim di Jakarta, Senin, (6/2/2017).
Menurut dia, saat ini di tengah masyarakat masih ada sejumlah kekeliruan pemahaman mengenai profesi nelayan.
"Kekeliruan itu, antara lain profesi nelayan masih dianggap sebagai orang yang miskin, berpendidikan rendah, dan kumuh," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengharapkan, lulusan sekolah pendidikan yang berada di bawah naungan kementeriannya dapat menjadi pelaku utama usaha mandiri di sektor perikanan.
"Saya ingin SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) tidak memproduksi TKI, apalagi di kapal-kapal ikan asing. Lebih senang jika mereka terjun dan punya kapal (ukuran) 11 meter," ujar Susi.
Karena itu, Susi memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk dapat menindaklanjuti hal itu, seperti Ditjen Perikanan Tangkap dapat menawarkan bantuan lulusan SUPM agar dapat menjadi nelayan.
Para lulusan, lanjut Susi, lebih baik mandiri dan menjadi wirausahawan kecil dari pada bekerja sebagai TKI di kapal asing, apalagi KKP juga telah membangun sejumlah sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).
"Masukkan mereka ke SKPT-SKPT yang kita bangun di Morotai dan dimana-mana. Tanya siapa yang mau jadi nelayan mandiri? Kami kasih kapal, kami jaring mereka jadi wirausaha dan pelaku utama," jelasnya.
Susi menilai, banyak keuntungan bila para lulusan menjadi nelayan, seperti KKP telah mengalokasikan anggaran khusus untuk asuransi nelayan.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan ingin agar mereka yang berketetapan menjadi nelayan mandiri agar didaftarkan.
"Yang mau jadi nelayan mandiri berapa orang? Suruh daftar. Itu ide yang saya pikir luar biasa," katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP), Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, arahannya telah sejalan dengan rencana BPSDM KP pada 2017.
"Kami akan membentuk kembali lembaga pendidikan dengan SUPM sebagai parameter dan titik referensi pendidikan menengah di sektor kelautan dan perikanan," pungkas Rifky.
Sumber: antara
- # Nelayan
- # Menteri Kelautan dan Perikanan
- # Susi Pudjiastuti
- # Direktur Center of Maritime Studies for Humanities
- # Abdul Halim
Login with Facebook