Sabtu, 14 Januari 2017 12:58 WIB
Madiun, Tigapilarnews.com - Kantor Imigrasi Kelas II Madiun kembali melakukan deportasi terhadap dua warga negara asing asal Tiongkok yang menyalahi izin tinggal di Indonesia. Keduanya didepotasi setelah tertangkap tangan bekerja di salah satu kantor distributor barang elektronik di Kota Madiun, Jawa Timur.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Sigit Roesdianto di Madiun, kedua warga negara Tiongkok yang dideportasi tersebut adalah Xiangxin Wei (27) dan Yiquan Liang (29).
"Keduanya dideportasi karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Sigit kepada wartawan, Sabtu (14/1/2017) siang.
Menurut dia, kedua warga Tiongkok tersebut telah menjalani pemeriksaan selama 10 hari. Hasilnya, keduanya melanggar pasal 75 yang mengantur tentang administrasi dari Undang-Undang Keimigrasian.
Dimana, keduanya tidak melapor ke kantor imigrasi setempat dalam kurun waktu 1 kali 24 jam saat melakukan survei serta rapat di salah satu rumah kontrakan di Jalan Mayjen Sungkono Kota Madiun.
"Keduanya juga hanya menggunakan visa kunjungan saat ditangkap di salah satu rumah di Jalan Mayjen Sungkono Madiun," katanya.
Setelah berkas pemeriksaannya lengkap, kedua WNA Tiongkok tersebut diantar ke Bandara Juanda dengan pengawalan tiga orang petugas Imigrasi Madiun. Yang bersangkutan akan diterbangkan ke negaranya melalui Juanda.
Sementara, data Kantor Imigrasi Kelas II Madiun mencatat, selama dua bulan terakhir, pihaknya telah mendeportasi empat warga negara asing asal Tiongkok.
"Keempatnya kasusnya sama. Yakni menyalahi izin tinggal di Indonesia. Mereka kedapataan bekerja, padahal izin yang dimiliki hanya visa kunjungan," katanya.
Atas kejadian tersebut, pihakya akan gencar melakukan pemantauan di wilayah hukumnya guna mengawasi warga negara asing yang ada. Pemantauan juga melibatkan petugas dari dinas tenaga kerja di wilayah hukumnya.
Masyakarat juga diminta peka jika ada warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal selama berada di Indonesia. Sebab hal tersebut melanggar hukum.