Senin, 19 Desember 2016 19:00 WIB

Usai Pilgub DKI, Potensi Kemacetan Semakin Parah

Editor : Rajaman
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) menyayangkan pasangan calon Gubernur hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. Sehingga untuk priode lima tahun ke depan, kemacetan di Jakarta belum bisa diatasi bahkan potensi akan semakin parah.

“Upaya untuk mengatasi kemacetan yang disampaikan para pasangan calon Gubernur dalam acara debat di stasiun televisi, tidak menyentuh sumber penyebab kemacetan. Sehingga mewujudkan kelancaran lalu lintas di Jakarta bisa saja hanya sekadar mimpi,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, senin (19/12/2016).

Menurut Edison, keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang semakin cepat dan berpacu dengan waktu, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Ironisnya, Jakarta justru dirundung kemacetan yang sudah masuk katagori “gawat darurat” bahkan telah mematikan kreatifitas masyarakat. Tentu, sebagai pasangan calon Gubernur harus mengetahui faktor penyebab kemacetan dan solusi mengatasi sekaligus menjadi bukti memiliki kompentensi untuk mengurai kemacetan di Ibukota.

“Belum ada program yang disampaikan para pasangan calon Gubernur yang secara signifikan bisa mengurai kemacetan di Jakarta,” ujar Edison.

Sejatinya, Edison melanjutkan penyebab kemacetan terlihat nyata dan rill.Bukan seperti kasus pembunuhan atau kriminal lainnya yang terkadang penyebabnya sulit dibuktikan. Sehingga kalau kemacetan masih terjadi, dapat dipastikan karena faktor penyebabnya belum dibenahi pihak yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk menanganinya.

Secara kasat mata penyebab kemacetan di Jakarta adalah akibat populasi kendaraan bermotor yang tidak terkontrol dan upaya pembatasan pergerakan kendaraan,belum maksimal. Kemudian, kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah ditambah lagi penegakan hukum yang masih lemah.

Menurut Edison, menyiapkan berbagai jenis angkutan umum dan membangun infrastruktur yang canggih tidak akan efektif jika populasi kendaraan tidak dibatasi.Karena masyarakat tidak akan meninggalkan kendaraannya dan berpindah untuk menggunakan angkutan umum. Kecuali pelayanan dan fasilitas angkutan umum jauh lebih baik atau ada unsur paksaan.

ITW menilai, kesalahan pemerintah paling fatal adalah tidak adanya Kontrol pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan pembatasan kendaraan pribadi yang boleh melintas. Jumlah kendaraan bermotor terus bertambah setiap hari, sementara ruas jalan untuk kendaraan pribadi berkurang secara signifikan, sebab digunakan untuk jalur busway (trans Jakarta).

“Jika jumlah kendaraan ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan, dan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat baik, kemacetan akan berkurang secara signifikan,” tegas Edison.
0 Komentar