Pengamat Ini Ketawai Perilaku Polisi Edarkan Maklumat Lewat Helikopter

Laporan: Asropih

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pengamat Kepolisian Novel Ali menilai lucu dengan perilaku serta tindakan Kapolda Metro Jaya M Iriawan yang memerintahkan jajarannya menyebar maklumat soal demo 2 Desember memakai helikopter.

Pada Selasa (22/11/2016) kemarin, pihak Polda Metro Jaya telah menyebarkan maklumat bernomor Max/04/XI/2016 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

"Ini maksudnya apa sih, kok kasih maklumat lewat Helikopter. Memang zaman waktu saya kecil sempat ada itupun sudah 40 tahun lalu. Tapi kok ini ada lagi," kata Novel sambil ketawa saat dihubungi, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut Novel menilai terlepas cara yang dilakukan polisi dalam menginformasikan tersebut kepada masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kepanikan aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah ini.

Karena itu Novel pun mewanti-wanti kepolisian dan lainnya untuk dapat ekstra waspda dalam menghadapi rencana aksi demo tersebut.

"Polisi harus ekstra hati-hati, kerena polisi punya hak dan kewenangan melakukan deteksi dini, deteksi dininya saja yang diperketat, dan harus berkerja sama dengan BIN serta TNI." tegasnya.

Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan maklumat terkait rencana 'Aksi Bela Islam' jilid III pada 2 Desember 2016 mendatang. Berikut isi maklumat tersebut:

a. Agar mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di muka Umum, khususnya tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan Kepolisian secara tegas dari mulai pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

b. Penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai , rapat umum atau mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan, serta telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polda Metro Jaya;

c. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkhir maupun yang mengarah kepada SARA, dan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 Wib sampai maksimal pukul 18.00 Wib;

d. Di dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia, terhadap perbuatan tersebut dapat dihukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan/atau dalam Undang-Undang yang berlaku.

---