Pengamat Paparkan Pandangan Pertemuan SBY dan Wiranto

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja, menilai pertemuan antara Woranto dan SBY merupakan kelanjutan dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo.

Menurut Rahmat, Jokowi memerlukan dukungan dari partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah untuk melancarkan pembangunan infrastruktur.

Wiranto, kata dia, merupakan "jembatan" antara Jokowi dan SBY yang belum memiliki chemistry politik. "Jokowi membutuhkan middle man, yaitu Wiranto. Sebab, pertemuan Jokowi-SBY belum ada chemistry-nya. Wiranto coba menjembatani sebagai senior SBY di TNI," ujar Rahmat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain dianggap belum memiliki chemistry satu sama lain, Jokowi dan SBY juga terhalang kepentingan Pilkada 2017.

Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan, dianggap condong pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung partainya.

Sementara itu, Demokrat mengusung putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai rival Ahok. "Dengan politik seperti ini, jangan bertemu dulu deh. Nanti anggapan grassroot-nya berbeda. Pak SBY sangat melihat itu dan paham politik simbol yang digunakan Jokowi sebagai sesama orang Jawa," kata Rahmat.

Namun, hingga saat ini, SBY belum angkat bicara terkait pertemuannya dengan Wiranto. Adapun, menurut Wiranto, pertemuannya dengan SBY hanya dalam rangka silaturahim.

"Memang sudah lama Pak SBY ini berencana untuk mengunjungi kantor Menko Polhukam. Kenapa? Memang tradisi kita begitu," ujar Wiranto.

Sementara itu, Rahmat juga menilai ada penyebab lain belum munculnya chemistry antara Jokowi dan SBY, yaitu posisi keduanya sebagai presiden dan mantan presiden. Terakhir, keduanya bersinggungan terkait polemik keberadaan dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Pemerintahan Jokowi ingin mengonfirmasi kepada SBY soal keberadaan dokumen itu karena diserahkan pada masa pemerintahannya. Sikap Jokowi dianggap sebagai simbol kritik terhadap pemerintahan SBY.

"Jokowi seolah ngomong, masa pemerintahannya SBY berantakan nih masalah pengarsipan. Yang disuruh ngomong Mensesneg. Dokumen TPF Munir enggak ada di Istana Negara," ujar Rahmat.

SBY menanggapinya dengan menggelar konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Jawa Barat, dengan memanggil sejumlah mantan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Namun, pernyataan pers SBY dan para mantan menterinya tak menjawab soal di mana dokumen itu.(exe/ist)

---