Dokumen TPF Munir Hilang, SBY Harus Diadili!

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Indonesia saat ini sedang digemparkan dengan kasus hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Banyak yang menuding hilangnya dokumen itu tak jauh dari orang-orang di rezim Susilo Bambang Yuhoyono (SBY).

Demokrat sempat mengeluarkan pernyataan mudah, menyuruh pemerintahan Presiden Jokow Widodo agar membuat TPF baru.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada niat baik di rezim SBY untuk menuntaskan kasus tewasnnya Munir.

"Apakah datanya sama dengan temuan dulu, gampang aja. Peristiwanya sudah beda, orangnya masih ada tidak. Orang yang ada bisa jujur, yang lalu tidak. Ini kan hasil investigasi. Apakah yang sekarang lebih jujur dari yang lalu. Berarti memang tidak punya niat baik rezim SBY. SBY harus tanggung jawab sebagai rezim dia yang hilangkan. Bikin TPF baru, tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintahan sebelumnya kalau ini apa yang terjadi," cetusnya di Gedung DPR, Senin (25/10/2016).

Meski demikian, Desmond berharap tim TPF masih mempunyai dokumennya agar silang sengketa isu-isu negatif tentang SBY selesai. Selain itu, ia juga meminta kasus pembunuhan Munir harus terbuka dan jujur atas peristiwa masa lalu.

"Kalau gini penyelesaian bangsa ini selalu ada kabut-kabut terselubung, ada tangan-tangan ajaib yang hilangkan ini," ucapnya.

Lebih jauh, kata Desmond, bukan kewajiban Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus ini. Menurutnya, kasus hilangnya dokumen TPF Munir ini harus dibebankan pada rezim lama.

"Pemerintahan sekarang harus kejar ini. Kalo itu jaman SBY, adili SBY oleh pemerintahan sekarang sesuai Undang-Undang berlaku tentang dokumen negara yang hilang," tandasnya.

---