Komisi VI Pertanyakan Kinerja Menteri BUMN

Laporan : Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi VI DPR, Eriko Sotarduga menilai, kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno selama dua tahun belum jelas arahnya.

Malahan, Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani yang menjabarkan kinerja BUMN kedepannya.

"Tidak harus BUMN ini didirikan super holding meniru seperti negara tetangga. Super holding di negara tetangga perusahaan-perusahaannya ada diluar negeri, harus diingat," kata Eriko di Gedung DPR, Senin (24/10/2016).

Seperti di Singapura, lanjut Eriko, perusahaanya lebih banyak di luar negara itu. Jika melihat Indonesia, perusahannya kebanyakan disini.

"Dan ini bermanfaat bagi rakyat. Kita jgn lupa BUMN itu badan usaha milik negara itu menjadi aset negara. Contoh paling simpel, seharusnya hal perama yang dilakukan menteri BUMN ini adalah restrukturisasi BUMN. Memisahkan mana BUMN yang untuk kepentingan masyarakat banyak, BUMN transportasi, BUMN pangan untuk menunjang kedaulatan pangan, ini seharusnya menjadi fokus," cetus Politikus PDIP itu.

Dikatakan Eriko, BUMN belum dapat memilah BUMN yang harus mencari untung sebesar-besarnya, dan BUMN yang menjadi penggerak pembangunan di wilayah masing-masing.

"Nah ini belum ada fokusnya. Kalau kami lihat Menkeu lebih bisa menjabarkan itu kedepan. Tidak harus menjadi super holding tapi value creationnya jelas, apa yang manfaatnya masyarakat. Tapi yang pertama harus ditentukan mengenai langkah politisnya. Ini tentu tidak bisa kita mengabaikan, harus persetujuan dengan DPR," ujarnya.

"Jadi kalau kita melihat arah BUMN ini belum jelas kemana. Kalau kaki menilai dari Komisi VI," sambungnya.

---