Presiden Maduro Terancam, Venezuela Berusaha Gagalkan Permintaan Referendum

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Badan pemilu Venezuela memutuskan penyelenggaraan pemilu di negara akan diselenggarakan pada tahun 2017 bukan bulan Desember seperti yang diharapkan.

Keputusan ini memberikan pemerintah sosialis Venezuela ruang bernapas sebelum menghadapi pemilu. Kritikus mengatakan pemerintah sengaja menunda penyelenggaraan pemilu karena mereka takut warga Venezuela bisa melakukan apa yang mereka inginkan.

Pemerintah juga berusaha untuk menggagalkan permintaan referendum untuk mendongkel Presiden Nicolas Maduro. "Keputusan yang diambil oleh Badan Pemilu ini adalah bagian dari kecenderungan yang berbahaya oleh rezim yang jelas-jelas bertindak di luar konstitusi," kata koalisi oposisi Venezuela, Democratic Unity, seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (19/10/2016).

Kepala Dewan Pemilihan Nasional Venezuela, Tibisay Lucena, yang dituding pihak oposisi mempunyai kedekatan dengan pemerintah, mengatakan pemilu akan digelar pada pertengahan tahun 2017.

Meskipun Lucena tidak memberikan alasan, pejabat pemerintah mengatakan ini adalah langkah luar biasa yang dibenarkan karena "perang ekonomi" yang dipimpin AS terhadap mereka dan ambruknya harga minyak.

Kelompok oposisi telah mendorong dilakukannya referendum pada tahun ini untuk menurunkan Nicolas Maduro dan mengadakan pemilihan presiden baru. Namun itu bisa terlaksana jika mereka berhasil mengumpulkan 4 juta tanda tangan untuk memicu referendum, yang diharapkan dilakukan akhir bulan ini. Namun tampaknya hal itu akan terjadi pada tahun depan.

Berdasarkan aturan konstitusi Venezuela, yang berarti Maduro harus kalah dalam referendum tahun depan, wakil presiden akan mengambil alih pemerintahan hingga ada pemilu baru. Dengan begitu gagal harapan oposisi mengakhiri 17 tahun sosialisme.(exe/ist)

---