Soal Isu SARA, GIB: Ahok Rusak Tatanan Demokrasi Negara

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menuding Gubernur DKI Jakarta, Ahok merusak segala tatanan kehidupan negara demokrasi. Dia pun geram berbagai upaya yang telah dilakukan bangsa ini terutama oleh Presiden Abdurahman Wahid yang ingin menghilangkan sekat-sekat terkait SARA dihancurkan kembali oleh Ahok.

“Seluruh energi bangsa ini dan terutama apa yang dikerjakan dan diperjuangkan oleh Gus Dur seumur hidupnya, rusak hanya karena ulah seorang Ahok. Usaha Gus Dur menghilangkan sekat-sekat SARA pun diluluhlantakan oleh Ahok selama memimpin Jakarta. Ahok membangkitkan kembali kebencian diantara anak bangsa terkait etnis dan agama,” ujar Adhie saat dihubungi, Rabu (19/10/2016).

Adhie yang juga Mantan Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pun menambahkan semua hal yang diperjuangkan Gus Dur seumur hidupnya yang dirusak oleh Ahok. Gus dur menurutnya pertama ingin menegakkan demokrasi dimana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama. Usaha itu untuk menghapuskan barier demokrasi pun dimulai ketika amandemen UUD 45 dimana kalimat orang Indonesia asli kemudian diganti dengan orang Indonesia saja.

“Menghilangkan kata asli dalam UUD 45 bukanlah pekerjaan mudah buat bangsa ini. Makanya diawal karier politik Ahok menjadi bupati di Bangka Belitung, Gus Dur pun mendukungnya, agar demokrasi bisa dirasakan untuk seluruh warga negara,” jelasnya.

Bangsa ini dan juga Gus Dur pun menggunakan energi yang sangat besar demi menempatkan kembali TNI dan Polri pada posisi yang sebenarnya. Bangsa ini kemudian bisa merasakan betapa TNI Polri tidak lagi berhadap-hadapan dengan rakyat seperti pada era Orde Baru.

“Tapi yang terjadi, Ahok menggunakan kembali TNI dan Polri untuk berhadap-hadapan dengan rakyat yang seharusnya dia lindungi. Ahok pun mengakui bahwa TNI dan Polri yang digunakan untuk menggusur rakyat dari tahahnya dibayar oleh para pengembang.Hubungan TNI Polri dengan rakyat yang relatif harmonis kemudian kembali dirusak oleh Ahok,” tambahnya.

Di era Gus Dur pula menurut Adhie dana-dana non budgeter yang kerap menjadi biang masalah korupsi dihilangkan, yang kemudian kembali dimunculkan oleh Ahok..”Di era Gus Dur dana non budgeter dihilangkan, Ahok memunculkan kembali dana non budgeter dengan diksresi dan kontribusi yang tidak transparan.Dia memanfaatkan dana-dana dari pihak swasta utamanya pengembang yang nilainya dan penggunaannya tidak transparan,” ujar Ketua Gerakan Indonesia Bersih ini lagi.

Adhie sendiri mengaku pernah bertemu Ahok dan menyampaikan agar sebagai pemimpin dari masyarakat minoritas, Ahok harus bisa menjaga perilaku dan kekuasaannya dengan baik. Jangan sampai pada akhirnya orang takut memilih kaum minoritas karena melihat perilaku kaum minoritas yang diperlihatkan para pemimpin.

“Jangan sampai orang takut memilih orang Cina menjadi pemimpin. Dan ini sudah terlihat pada pilkada 2016 hanya ada adiknya Ahok yang bertarung dalam pilkada dan kalah. Tahun 2017 nanti dimana hanya Ahok sendiri yang maju sebagia calon kepala daerah.Banyak orang Cina termasuk tokoh-tokohnya yang takut akan sepak terjang Ahok karena merebaknya kebencian pada etnis Cina,” imbuhnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk partai politik untuk memahami persoalan yang besar ini dan menyingkirkan Ahok dari panggung politik.

”Sekarang persoalan bangsa tidak akan beranjak dari persoalan sara,Untuk itu perlu kiranya kesadaran untuk menghilangkan dan menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengorbankan kebencian sara. Persoalan sara itu laten,gak tau kapan meledaknya dan tidak bisa diantisipasi,” tegasnya.

Adhie meminta agar Presiden Jokowi tidak membiarkan hal ini.Jokowi tegasnya harus bertindak karena kalau tidak pemerintahannya yang dipertaruhkan.Jokowi pun menurutnya harus berhati-hati pada bawahannya yang hanya melakukan hal-hal asal bapak senang, karena belajar dari pengalaman rezim Soeharto, justru orang-orang dekatnya lah yang menjatuhkannya.

”Di kabinet itu ada Menkopolhukam Wiranto yang mengalami kerusuhan 98. Seharusya dia bisa memberikan saran pada Jokowi,” tandasanya.

Sebelumnya Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma pun mendesak Polri untuk menuntaskan kasus penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Ahok. Polri seharusnya menurut Lieus sudah bisa menahan Ahok atas pernyataannya yang dilakukan pada kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

"Apa yang telah dilakukan Ahok telah menyakiti masyarakat Indonesia. Apa yang dia lakukan sudah menyakiti umat muslim, jadi jangan dibiarkan lagi. Dunia gak kiamat kalau si Ahok di tahan. Dunia gak mundur," kata Lieus kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dia pun meminta pemerintah dapat bersikap adil dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh bekas Bupati Belitung Timur itu. Khususnya dalam penegakan dan proses hukum terhadap kasus yang telah dilaporkan ke pihak berwajib itu.

"Pemerintah harus berlaku adil, jangan karena Ahok gubernur terus hal ini dibiarkan dan tidak dapat sanksi hukum,” tandasnya.

---