DPR Ingatkan Singapura untuk Hormati Kedaulatan Hukum Indonesia

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan serta meminta Singapura tak ikut campur dalam urusan kedaulatan hukum Indonesia.

Ihwal tersebut menanggapi keinginan Badan Nasional Lingkungan Hidup Singapura untuk menangkap sejumlah perusahaan pembakar hutan Indonesia yang menimbulkan bencana asap.

Sekedar informasi, Singapura telah membuat UU untuk menjerat pelaku, para perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ditengarai telah melakukan pembakaran hutan yang merugikan negara mereka.

Firman menjelaskan, Singapura tidak bisa sewenang-wenang melakukan intervensi hukum yang mengusik kedaulatan negara lain.

Jika kebakaran hutan, lanjut politisi senior asal Pati itu, terjadi di Indonesia maka hukum Indonesia yang berlaku untuk para pelakunya, bukan hukum dari negara lain. Sehingga Singapura tak bisa bebas begitu saja bertindak bahkan sampai memenjarakan pelaku pembakaran hutan yang terjadi Indonesia.

"Saya mencontohkan begini, ketika menabrak mobil di Singapura, ya kita tentu proses hukumnya di sana, bukan di Indonesia. Karena dalam kasus ini kita tidak mempunyai kewenangan," ujar Firman saat dihubungi, Minggu (09/10/2016).

"Jadi kalau dibentuk undang-undang oleh Singapura yang mau mempidanakan WNI, apa dasar hukumnya? Karena setiap negara memiliki kedaulatan hukum. Kami akan menggugat aturan yang mereka buat di dunia internasional. Itu sangat mungkin," sambungnya.

Alumni UGM dan Unpad ini mengungkapkan, Indonesia mempunyai kedaulatan tersendiri sebagai negara. Karena itu, pemerintah Indonesia bersama DPR RI terus mengambil langkah progresif untuk menangani masalah pembakaran hutan dengan upaya pencegahan.

"Kalau dibilang, regulasi yang mengatur soal penebangan hutan lemah, Ya betul undang-undang kita sekarang ini masih lemah. Alasan itu, kita Badan Legislasi (Baleg DPR RI) akan mengundang Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas permasalahan ini. Termasuk kenapa pembakaran hutan di Indonesia hingga saat ini tidak pernah selesai setiap tahun dan terus terjadi tanpa bisa diantisipasi," tandas Sektetaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.(exe)

---