Terus Merosotnya Daya Saing Indonesia, Peringatan Serius bagi Pemerintah

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menilai terus merosotnya Daya Saing Indonesia dalam dua tahun terakhir, menjadi peringatan (warning) serius bagi pemerintah.

“Peringatan penurunan Daya Saing ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dengan daya saing yang semakin melemah, saya sangat khawatir, kita akan semakin tersudut dalam persaingan antar bangsa,” papar Ecky di Gedung DPR, Selasa (4/10/2016).

Diketahui, dalam Laporan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) 2016-2017 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF), Daya saing Indonesia dari 138 negara, merosot dari peringkat ke-37 di tahun 2015 menjadi peringkat ke-41 tahun 2016. Sementara, peringkat daya saing ekonomi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 juga turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara.

“Dalam dua tahun pemerintahan sekarang, Indonesia turun 7 peringkat, dari peringkat ke 34 menjadi peringkat ke 41. Padahal periode sebelumnya, Daya Saing Indonesia terus membaik dari peringkat ke 54 pada tahun 2009 menjadi peringkat ke-34 tahun 2014. Ini menjadi pekerjaan berat dan membutuhkan konsistensi kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah sebagai nahkoda bangsa,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dalam Laporan WEF secara keseluruhan, skor Indonesia adalah 5,42. Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia menurun drastis 20 level dibandingkan tahun lalu (2015) menjadi berada di posisi ke-100. Untuk efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-108. Sementara untuk pemanfaatan teknologi, peringkat Indonesia turun enam peringkat menjadi ke-91. Indonesia juga masih tertinggal dari beberapa negara Asia lainnya, seperti Malaysia (25), Korea Selatan (26), China (28), Jepang (8), dan Thailand (34).

“Kita harus melihat bahwa Daya Saing ini sangat penting dalam percaturan antar bangsa. Kebijakan fiskal dan moneter saja tidak cukup untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tetap harus dikombinasikan dengan reformasi daya saing agar kompetitif secara global. Kita tidak boleh hanya inward looking (melihat ke dalam) tetapi juga harus outward looking (melihat ke luar).

Daya saing sangat penting untuk dapat meraih pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bangsa di tengah arus globalisasi ekonomi yang deras dan ketat,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

Ecky menambahkan, dari data Studi Bank Dunia (2013), disebutkan bahwa daya saing produk ekspor Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lain, khususnya yang berkaitan dengan nilai tambah produk ekspor. Komposisi ekspor Indonesia terbesar masih didominasi komoditas (resource based) dan barang primer (primary product).

“Ini sangat mengkhawatirkan karena, dua dekade pasca reformasi proses industrialisasi dan hilirisasi tidak berjalan. Kita tertinggal jauh dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang sebagian besar ekspornya didominasi oleh produk-produk yang telah disentuh teknologi atau medium and high tech product”, lanjut Ecky.

Ecky juga merisaukan kondisi infrastruktur Indonesia yang juga merosot. Hasil Indeks Logistik Global atau Logistics Performance Index (LPI) 2016 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 160 negara yang dipantau, dengan skor 2,98. Baik capaian skor maupun peringkat, LPI Indonesia menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 saat skor Indonesia mencapai 3,08 dan berada di peringkat ke-53. Sementara itu, di Asean, untuk tahun 2016 Indonesia berada di posisi ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand tetapi dengan jarak skor yang cukup jauh.

“Sangat menyedihkan, dua tahun terakhir Indeks Logistik Global kita merosot 10 peringkat. Padahal alokasi anggaran untuk infrastruktur sudah kita dukung untuk ditingkatkan dengan sangat besar. Pemerintah punya tugas rumah besar dalam pelaksanaan dan realisasi proses pembangunan infrastruktur tersebut,” tegas Ecky.

Ecky juga menilai bahwa, tidak dapat dipungkiri faktor eksternal, yaitu masih belum pulihnya ekonomi global serta masih lemahnya harga-harga komoditas adalah kondisi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia saat ini. Namun bagaimanapun, sebagai nahkoda ekonomi negara, pemerintah semestinya sudah bisa membaca kemana arah angin berhembus dan mempersiapkan kebijakan yang tepat.

“Negara berkembang lain seperti India misalnya, tetap mengalami tren peningkatan pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan mencapai 7,5 persen tahun 2016 dan 2017. Kebijakan reformasi ekonomi India yang mampu mendorong investasi dan industri, layak dicontoh. Industri manufaktur India terus berkembang dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang semakin kokoh. Saya kira paket-paket kebijakan yang sudah mencapai 13 paket perlu ditinjau ulang dan dipertajam lagi”, lanjutnya.

Ecky juga mengingatkan, bahwa sampai hari ini Pemerintah belum memberikan roadmap yang jelas bagaimana membangun basis industri dan produksi yang kuat. Pemerintah juga belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural perekonomian.

“Paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan belum terasa dampaknya. Slogan Trisakti terkait dengan kemandirian ekonomi dan menjadikan pembangunan lebih produktif masih belum terlihat implementasinya. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita akan sulit menjadi bangsa produsen besar dan keluar dari middle income trap”, tandasnya.

---