Tolak Ahok, Ada Unsur Politik dalam Demo Ribuan Buruh Hari Ini

Laporan: Arif Muhammad Riyan

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Terlepas dari tuntutan buruh yang meminta pemerintah mencabut UU Tax Amnesty, tolak upah murah dan kenaikan upah minimal sebesar Rp 650 ribu, mereka juga menyerukan untuk tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur dalam Pilgub DKI 2017.

Sebab, Ahok dinilai bermasalah di kasus RS Sumber Waras, kasus reklamasi, kerap menggusur rakyat kecil, dan sebagainya.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengakui aksinya kali ini berkaitan dengan isu politik Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, keterlibatan kaum buruh merupakan hak berdemokrasi.

"Buruh akan terlibat di Pilkada DKI Jakarta, itu adalah hak demokrasi kaum buruh," kata Rusdi, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2016).

Siang tadi, puluhn ribu buruh se-Jabodetabek menggeruduk kantor Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Para buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar Rp 650 ribu.

Selain tuntutan hak upah minimum, para buruh juga akan berkoalisi mendukung calon gubernur DKI Jakarta yang pro terhadap kebijakan buruh.

Meski demikian, lanjut Rusdi, saat ini masa buruh masih belum menentukan siapa yang akan mereka dukung.

"Calon kami sebenarnya Pak Rizal Ramli, dia selama ini pro terhadap kaum buruh, kami paham kebijakannya karena dekat," ujarnya.

Lebih jauh, Rusdi mengatakan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta yang akan didukung mesti bisa mengakomodasi keinginan buruh.

Selain itu, para buruh juga akan mendukung cagub DKI yang menolak reklamasi dan aksi penggusuran.

"Kami juga ingin pemimpin yang bisa memberikan upah layak, menyediakan fasilitas perumahan murah, dan transportasi publik murah, air bersih murah, kesehatan murah, pendidikan murah. Kami pilih siapa yang setuju dengan kriteria sakti ini. Kami bukan dukungan asal dukung, kami buat semacam kontrak politik," tandasnya.

 

---