Jumat, 09 September 2016 07:03 WIB

Duterte Beberkan Kejahatan HAM AS Terhadap Rakyat Filipina

Editor : Yusuf Ibrahim
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Kamis (08/09/2016) membela catatan hak asasi manusia (HAM) negaranya pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos.

Itu dilakukan setelah perang melawan narkoba yang menewaskan sekitar 2.400 orang dan dikritik Amerika Serikat (AS). Duterte pun membeberkan kejahatan HAM AS terhadap rakyat Filipina di masa lalu.

Filipina adalah koloni atau jajahan AS pada 1898-1946. Pada masa penjajahan itulah, tentara AS membantai rakyat Filipina yang merupakan leluhur atau nenek moyang Duterte.

Di sela-sela pidatonya, Duterte menyinggung kejahatan HAM tentara AS tersebut sekitar lima menit. Hal itu diungkap seorang diplomat Indonesia yang hadir dalam pertemuan puncak KTT ASEAN.

”Biarkan saya memberitahu Anda tentang HAM,” kata diplomat Indonesia mengutip penggalan pidato Duterte yang dilengkapi gambar leluhurnya yang dibantai tentara AS sekitar satu abada yang lalu.

”Ini nenek moyang saya dibunuh, jadi mengapa sekarang kita berbicara tentang HAM? Kita harus bicara HAM dari spektrum penuh,” lanjut pidato Duterte yang ditirukan seorang diplomat Indonesia, seperti dikutip Reuters.

Menyakisikan pembeberan kejahatan HAM tentara AS di masa silam, sebagian delegasi KTT ASEAN terkejut. Sebagian lagi tetap tenang.

Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina menyatakan bahwa pidato Duterte itu menggambarkan gairah Presiden Filipina. “Dia menggarisbawahi kebutuhan untuk mengambil pandangan sejarah panjang HAM akan kekejaman terhadap rakyat etnis Mindanao,” bunyi pernyataan DFA Filipina mengacu pada nenek moyang Duterte.

“KTT adalah forum bagi para pemimpin untuk bertukar pandangan secara terbuka, jujur dan terus terang,” lanjut pernyataan itu.

”Sekarang, lebih dari sebelumnya, Asia Tenggara dihadapkan dengan masalah keamanan non-tradisional termasuk terorisme, narkoba dan perdagangan manusia. Tantangan bagi setiap negara adalah untuk mengatasi ancaman transnasional dalam konteks situasi sosio-politik dan sejarah nasional mereka sendiri,” imbuh pernyataan DFA.(exe/ist)
0 Komentar