Rabu, 07 September 2016 22:37 WIB
Kasus Munir Tak Tuntas, Jokowi Dinilai Tersandera Hendropriyono
Laporan Bili Achmad
JAKARTA,Tigapilarnews.com- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyebut pemerintah masih belum menjadikan HAM sebagai indikator penting pengambilan keputusan.
Hal tersebut tercermin dari waktu fit and proper test calon Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) di Komisi I DPR RI yang bertepatan dengan peringatan 12 tahun tewasnya Munir, Rabu (07/09/2016).
"Kok bisa bertepatan dengan fit n proper test? Karena historisitasnya pemerintah tidak pernah menempatkan HAM sebagai indikator penting dalam mengambil keputusan," tegas Haris di Jakarta Selatan.
Lanjut Haris, menambahkan seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus Munir sebagai indikator peningkatan lembaga intelijen. "Harusnya presiden membuat indikator kepala BIN seperti apa yang dipilih, dari kasus Munir bisa diketahui bagaimana lembaga intelejen kedepan," lanjutnya.
Kemudian, Haris juga menagih janji dan mendesak Presiden Joko Widodo guna mengusut tuntas kasus Munir sekaligus membuka laporan tim pencari fakta kasus Munir.
"Ini bisa kita lihat dengan siapa Jokowi berdiri. Misalnya saja ada A.M. Hendropriyono. Dia adalah kepala BIN saat Munir dibunuh. Ketika Jokowi sebagai presiden tersandera untuk tidak menyelesaikan kasus Munir. Penyelesaian kasus Munir adalah kritik paling tepat terhadap rezim ini. Kontras mencoba meminta janji yang legal dan sah, dalam laporan tim pencari fakra kasus Munir. Laporan harus dibuka ke publik. Tapi ini tidak pernah dibuka ke publik hingga saat ini. Masalah Munir bukan hanya masalah Suciwati dan anaknya, tapi masalah kita semua," tandasnya.(exe)
- # Presiden Joko Widodo
- # Kontras
- # Ham
- # Komisi I DPR RI
- # Haris Azhar
- # A.M. Hendropriyono
- # kasus munir
- # Kepala Badan Intelegen Negara (BIN)
- # kematian munir
Login with Facebook