Anggota Komisi VII DPR tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Laporan : Bili Achmad

JAKARTA,Tigapilarnews.com - Anggota DPR RI Komisi VII, Kurtubi menolak wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN khusus.

Kebijakan ini dinilai merupakan langkah yang dinilai tidak tepat, pasalnya sebagai perusahan minyak dan gas, SKK Migas belum memiliki kilang minyak sendiri.

"Menurut saya salah kebijakan itu, sama saja SKK Migas dibangun dari nol karena belum punya apa-apa, kilang minyak saja tidak punya," ujarnya dalam acara Polemik Sindotrijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

Pasalnya, kebijakan yang digagas Menteri ESDM sebelumnya yakni Sudirman Said tersebut dirasa terlampau berat untuk SKK Migas,

Kurtubi menambahkan, daripada menjadikan SKK Migas BUMN khusus lebih baik jika pemerintah mengabungkannya ke PT Pertamina (Persero).

"Lebih baik SKK Migas digabungkan ke Pertamina, itu saja, kita akan punya perusahaan Migas besar," pungkas Kurtubi.

---