AS Pertimbangkan Sanksi untuk Rusia

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Para pejabat Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi baru terhadap Rusia atas bocornya dokumen e-mail Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) yang dirilis WikiLeaks.

Rencana penjatuhan sanksi baru ini dilaporkanWall Street Journal mengutip sumber pemerintah AS. Dokumen DNC yang dibocorkan WikiLeaks salah satunya mengungkap persekongkolan elite DNC dalam memuluskan jalan Hillary Clinton sebagai calon presiden AS dari Partai Republik dengan “menyingkirkan” kandidat lain, Bernie Sanders.

Pihak DNC menuduh hacker yang berafiliasi dengan Rusia sebagai peretas e-mail DNC. Pemerintah Rusia telah membantah terlibat peretasan dokumen DNC. Situs antikerahasiaan WikiLeaks juga membantah bahwa dokumen DNC yang mereka peroleh bersumber dari hacker Rusia.

Gedung Putih sejauh ini tidak berkomentar. Namun, menurut Wall Steet Journal (WSJ),FBI dan badan intelijen AS mengisyaratkan bahwa serangan cyber itu hampir pasti dilakukan oleh hacker yang berafiliasi dengan Rusia.

Berbicara di Washington DC pada hari Kamis, pemimpin parlemen dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan bahwa dia tidak tahu persis bagaimana kebocoran dokumen DNC bisa terjadi.

”Saya tahu pasti itu adalah (ulah) Rusia,” kata Pelosi kepada wartawan.”Kami menilai itu sebuah kerusakan.”

”Ini adalah Watergate elektronik. Rusia di (balik) kekacauan. Siapa yang memberikan informasi? Saya tidak tahu. Yang dibuang? Saya tidak tahu,” lanjut dia seperti dikutip dari WSJ, Sabtu (13/08/2016).

Partai Demokrat kini mendesak pemerintahan Obama untuk mengambil tindakan tegas. ”Ketika pemerintah yakin memiliki bukti yang cukup dari atribusi, itu akan membuat atribusi publik serta mempertimbangkan langkah-langkah lain yang diperlukan,” kata Adam Schiff, Komite Intelijen Senat AS dari Partai Demokrat.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Barack Obama, hubungan antara Moskow dan Washington telah memburuk di posisi terendah, mirip situasi Perang Dingin di masa silam.

Washington telah memberlakukan berbagai sanksi terhadap politisi dan perusahaan Rusia setelah reunifikasi Crimea dengan Rusia dan menuduh Moskow terlibat dalam perang sipil di Ukraina.(exe/ist)

---