Tujuh Klub Liga Spanyol Diduga Terlibat Penyelewengan Dana Negara

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Musim baru belum bergulir, La Liga Spanyol sudah diguncang skandal besar.

Tujuh tim peserta kompetisi kasta tertinggi Negeri Matador, diduga terlibat penyelewengan dana negara. Seperti dilaporkan laman The Sun, Senin (04/07/2016), tujuh klub yakni Real Madrid, Barcelona, Valencia, Athletic Bilbao, Osasuna, El Che dan Hercules, dianggap menerima dana dari pemerintah Spanyol.

Komisi Eropa mengklaim Spanyol telah membantu ketujuh tim mendapatkan keuntungan yang tidak adil bagi pesaingnya.

Contohnya, Madrid bisa membeli tanah untuk membangun kompleks pelatihan baru dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, ada juga daftar masalah pajak, tanah, serta pinjaman dari ketujuh klub, yang bertentangan dengan peraturan Uni Eropa soal pendanaan negara.

Empat tim yakni Madrid, Barcelona, Bilbao, dan Osasuna, diklaim telah membayar pajak dari dana organisasi non-profit selama hampir 20 tahun. Itu artinya, nasib mereka bakal kembali diselidik sejak tahun 1990.

Keempat tim tersebut juga sudah diperintahkan membayar utangnya. Selain itu, bukti baru juga tertuju pada Madrid ketika Los Blancos didakwa membeli tanah dari pemerintah 1998.

Penyelidikan ketiga menilik masalah bagaimana sebuah bank milik negara bisa berdiri secara ilegal. Bank tersebut diklaim sebagai penjamin pinjaman yang pihak yang membantu Valencia, Elche dan Hercules dengan kucuran dana aman serta bertarif diskon.

Ketiganya kekurangan uang pada saat itu, tetapi karena wajib pajak setuju menjamin pinjaman klub, maka dijamin hasil yang lebih menguntungkan. Ketiga klub sekarang harus membayar kembali uang yang disimpan, dalam hal ini jadi pukulan telak untuk Valencia yang bakal merugi 17 juta euro atau sekitar Rp 248.9 miliar.

Komisaris Margrethe Vestager, yang bertanggung jawab atas kebijakan persaingan, berkomentar. "Menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai klub sepak bola profesional dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat," ucapnya.

"Sepak bola profesional adalah kegiatan komersial dengan uang yang signifikan terlibat dan uang publik harus mematuhi peraturan persaingan yang adil. Subsidi dalam kasus ini tidak akan kami selidiki," tutupnya.(exe/ist)

---