Komisi IV Minta Menteri Susi Batalkan Niat Beli 6 Pesawat Patroli

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Anggota Komisi IV DPR, Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya membeli 6 pesawat patroli.

Daripada membeli pesawat pengintai, Mahfudz pun meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program pemberdayaan nelayan.

“Lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan. Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu nelayan mendapatkan jenis pukat yang diizinkan,”ujar Mahfudz di Gedung DPR, Rabu (15/6/2016).

Selain itu, dirinya melihat Susi terlalu gampang menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut saja. Padahal menurutNYA untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini pilot,biaya sewa tempat, biaya operasional lainnya dan banyak lagi.

“Untuk tugas survelence pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini hal itu juga tidak effektif karena sduah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut.Jadi kalau mau survelence tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi.TNI saja yang sudah memiliki segalanya pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut.Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” tambah Mantan Ketua Komisi I ini.

Disisi lain, Mahfudz pun khawatir jika program pengadaan pesawat pengintai tersebut direalisasikan maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.

“Kalau mau Susi bisa melakukan survelence dengan menyewa satelit.Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka hal itu bisa dikoordinasikan dengan angkatan laut, polair atau Bakamla. Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi Kementrian KKP karena tugas mengkontrol laut bukan menjadi tugas KKP. Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan,” tegasnya.

Dia pun mengingatkan Susi bahwa jika program tersebut dipaksakan apalagi seperti pemaparan Susi program tersebut akan dilaksanakan multiyear.

”Ini program nekat karena kemenkue sampai sekarang tidak meloloskan program multi years seperti ini. Saya harap BPKP mau melakukan pre audit dulu karena selain program ini multi years juga ada potensi tumpang tindih dengan instansi lain yang sangat besar,”tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat kerja di DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti mengemukakan niatnya untuk membeli 6 pesawat pengintai dan satu kapal sejenis kapal induk. Hal ini menurutnya bertujuan untuk memperkuat pengawasan di laut.

“Kapal induk tersebut juga akan didesain untuk memiliki beberapa fungsi untuk menunjang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.Dengan adanya kapal ini pejabat KKP dan stafnya bisa berada di lautan berkeliling. Kapal markas (induk) ini bisa berkeliling ke daerah melakukan bakti sosial, pengobatan ataupun demo pemberdayaan nelayan," kata Susi saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

---