Pengawasan Perairan Belum Maksimal, KSAU : Alutsista Tak Sebanding

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pengawasan wilayah perairan Indonesia diakui otoritas belum dilakukan secara optimal. Luas wilayah dan kondisi alutsista menjadi kendala utama.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Staf TNI-AU Marsekal Agus Supriatna, pada Seminar Nasional tentang Penguatan TNI AU dalam Mendukung Poros Maritim Dunia, di Persada Purnawira Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/4/2016).
"Pengawasan laut, jujur, belum optimal karena peralatan alutsista yang dimiliki tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi," katanya.

 

Pada satu sisi, Agus mengatakan, Indonesia membuka koridor pelayaran di laut kedaulatannya untuk kepentingan layar damai internasional, baik itu untuk kapal-kapal sipil ataupun militer negara lain yang telah mengantungi ijin dari Indonesia sebelumnya. Ini dinamakan alur laut kepulauan Indonesia.

"Untuk mendukung poros maritim dunia dengan ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir di mana saja," katanya.

Dia mencontohkan, untuk menjaga perairan ALKI I yang melingkupi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, paling tidak dibutuhkan empat pesawat tempur dalam status siap tempur untuk misi patroli udara dan pengawasan ruang udara.

"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas," katanya.

Dengan tiga ALKI itu, Agus mengatakan, paling tidak diperlukan 12 unit pesawat tempur dalam status siap tempur. Ini sama dengan kekuatan satu skuadron pesawat tempur. (Ist)

---