Ada yang Ingin Menteri Yuddy Dipecat Jokowi

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Partai Hanura mengindikasikan ada pihak-pihak yang ingin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) YuddyChrisnandi yang berasal dari Hanura dipecat atau direshuffle oleh Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).

Hal itu menyusul bocornya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ke jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji pada 22 Maret 2016 lalu.

Surat tersebut berisi permohonan agar menyediakan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi untuk rombongan kolega Menteri Yuddy, atas nama Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura Wahyu Dewanto Suripman bersama lima anggota keluarga lainnya yakni Utari Ayunda Tauchid, Prapti Painem, dan tiga orang anak-anak, yang akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast, Australia selama 24 Maret-2 April 2016.

"Bisa saja persepsi itu (pemecatan Menteri Yuddy-red) mengandung kebenaran. Apalagi di tengah-tengah adanya isu reshuffle. Lalu kemudian surat sudah lama pada tanggal 22 maret lalu, kenapa baru sekarang muncul," kata Ketua DPP Hanura, Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Anggota Komisi III DPR ini tidak mempermasalahkan apabila Jokowi memecat Menteri Yuddy. Sebab, katanya, partainya sudah mewakafkan kedua kadernya di kabinet kerja Jokowi-JK. Dua kader Hanura tersebut adanya Menteri Perindustrian Saleh Husein dan Menteri Yuddy Chrisnandi.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan Partai Hanura, tapi selama ini kita liat objektif mereka bekerja baik," ujarnya.

Ditambahkannya, pemecat atau reshuffle menteri menjadi hak preogratif presiden. "Tapi kita tidak desak-desak supaya lakukan apa-apa. Ketika kinerja pembantunya dianggap kurang memadai, saya kira sah-sah saja pemerintah Jokowi-JK lakukan itu (pemecatan Menteri)," tegasnya.

Terkait sanksi yang akan diberikan partai kepada Wahyu Dewanto Suripman, Sudding mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme partai. "Di Hanura kan ada Badan Kehormatan (BK). BK yang akan investigasi dan menindaklanjuti tentang surat yang beredar itu yang tanpa sepengetahuan Menteri Yuddy," pungkasnya.

---