JAKARTA, Tigapilarnews.com- Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam Pembangunan Manusia kebudayaan BPKP, Binsar Simanjuntak, mengakui mendengar adanya dugaan penyelewengan dana sosialisasi Asian Games (AG) 2018.Yakni, ditambahkannya, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, minggu lalu. Karena itu, dilanjutkan Binsar, BPKP akan bekerja secara profesional sesuai laporan yang ada.“Kalau sudah melihat berkas, kami akan melakukan pendalaman laporan pertanggungjawaban KOI sebagai pencegahan. Saat ini baru pengumpulan data awal. Tapi kalau permintaan berkas kami ditolak atau dipersulit tak bisa masuk, tak masalah bagi kami artinya ada sesuatu yang tidak beres," katanya."Tapi, nantinya pihak KOI sendiri yang akan repot karena menggunakan anggaran negara dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami tak mau seperti itu. Kami pun memprosesnya dengan hati-hati juga. Kalau sudah dapat laporannya secepatnya diproses,” ungkapnya.Namun, seharusnya pihak BPKP masuk pengawasan sebelum dana sosialisasi Asian Games 2018 cair dan digunakan. “Tapi kan kami baru tahu saat adanya RDP kemarin dan ada penyimpangan. Saat ini kami belum mendapat peta kemana sebagian besar Rp61 milyar itu mengalir dan akan kami telusuri,” tutunya.Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Polhukam Lainnya, Djoko Prihardono, mengatakan pihaknya akan mengumpulkan data mengapa dana sosialisasi bisa cair sebelum INASGOC terbentuk dan tidak adanya proses tender.Pihaknya juga mempertanyakan 50 mobil operasional AG 2018 yang terparkir di lapangan Popki Cibubur. Hal itu dikarenakan tidak masuk dalam anggaran pengadaan mobil pada APBNP 2015 dan APBN 2016.“Seharusnya semua harus ada data yang mendukung. Berbeda halnya kalau itu hibah dan dicatat belakangan,” tutup dia.(exe)