Laporan : Jesse AdamJAKARTA, Tigapilarnews.com - Tidak boleh ada kampanye gerakan LGBT di Indonesa. Pemerintah sudah minta pertanggungjawaban PBB tentang adanya dana yang mereka berikan.Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (15/2/2016) sore. “ Jika itu menyangkut masalah pribadi saya akui itu lumrah. Yang salah itu kalau menjadi gerakan mempengaruhi orang lain,” tegas Jusuf Kalla.LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) sudah lama dilarang pemerintah untuk beraktifitas. “ Saya dengar ada yang ingin meresmikan perkawinan. Ini masalah moral, budaya, keagamaan. Saya kira banyak yang menentang, “ tambah Wapres.“ Pemerintah Indonesia sudah meminta klarifikasi kepada PBB di Jakarta, terkait adanya dana yang diberikan untuk LGBT di Indonesia, “ tambah Jusuf Kalla.UNDP (United Nations Develoment Programme) salah satu badan di PBB itu punya proyek di Thailand, salah sati negara yang mendapat dana khusus untuk mengkampanyekan LGBT. Selain Thailand, Fhiliphina, dan Vietnam. Indonkesia juga disinyalir mendapat dana dari UNDP ini. “ Saya menolak situs resmi yang mengkampanyekan LGBT. Pada intinya LGBT dilarang di Indonesia, “ tutup Wapres. ®