Laporan : EsaJAKARTA, Tigapilarnews.com -- Kerajaan Malaysia, terus berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya. Salah satunya, dengan bertekad untuk tidak memberi ruang kepada keganasan atau ekstremis untuk masuk ke dalam negara tersebut.Hal tersebut dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, saat meresmikan Persidangan Antarabangsa Deradikalisasi dan Memerangi Ekstremisme Keganasan 2016 (IDC 2016), Senin (25/1/2016)."Cara terbaik untuk menjamin hal tersebut adalah dengan mengekang tindakan yang berpotensi memberikan ancaman bagi keselamatan warga negara," ujar Najib Tun Razak.Dilanjutkan Najib, kebebasan masyarakat dalam berkumpul harus dapat dilindungi dari mereka yang berniat melakukan perbuatan kejahatan."Saya tidak akan memohon maaf, saya ulangi, saya tidak akan memohon maaf bagi setiap langkah diambil demi memastikan keselamatan, dan bagi mementingkan aspek keselamatan untuk semua rakyat Malaysia sebagai keutamaan saya. Kami tidak akan tunggu sehingga kekacauan berlaku sebelum mengambil semua langkah yang perlu. Ini prinsip kami," katanya seperti dikutip dari kantor berita asal Malaysia, Bernama.com.Lebih jauh ditambahkan Najib, militan ISIS telah menyebabkan rakyat di Syria dan Iraq menderita, berjuta-juta warga kehilangan tempat tinggal dan sejak itu masyarakat global bereaksi dengan serangan di Paris, Istanbul, Ankara, Beirut dan Jakarta serta pengeboman pesawat penumpang Rusia di ruang udara Sinai."Ratusan orang terbunuh, dan banyak yang cedera parah. Dan untuk apa? Bukan untuk Islam karena tiada yang Islamik tentang keganasan. Kumpulan-kumpulan ini mengkufuri agama yang cintakan keamanan, toleransi dan kesepahaman. Mereka mengejutkan mayoritas umat Islam yang dengan jelas menyatakan: Anda tidak mewakili kami," katanya.Dituturkan Najib, Islam tidak ada kaitan dengan ideologi kebencian dan kebinasaan yang dibawa mereka. IDC 2016 menyaksikan penyertaan kalangan menteri daripada negara anggota ASEAN dan sembilan Kongsi Strategik Malaysia yaitu Australia, Perancis, Italia, Jepang, China, Arab Saudi, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat. (exe)