Jumat, 06 September 2019 11:24 WIB

Kepemimpinan Emil-Uu Dinilai Tak Kongkret dan Polemik

Editor : Eggi Paksha
Emil dan Uu. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- DPRD Jawa Barat mengkritisi kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di tahun pertamanya memimpin Provinsi Jabar.

Diketahui, per 5 September 2019 kemarin, Gubernur yang akrab disapa Emil itu genap memimpin Jabar selama satu tahun.

Selama itu pula, DPRD Jabar menilai, Emil belum mampu memperlihatkan bukti kongkretnya dalam memimpin Jabar. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya menyatakan, selama satu tahun terakhir, kepemimpinan Emil lebih banyak diwarnai polemik dan gembar-gembor program unggulan yang akhirnya terbengkalai di kemudian hari.

"Kita belum melihat bukti konkret wujud dari visi-misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jabar). Padahal, Emil memiliki dua kesempatan mengelola anggaran," ungkap Asep melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (6/9/2019).

"Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," sambung Asep.

Pihaknya memahami, dalam pengelolaan APBD 2018, Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukan visi misinya mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Gubernur Jabar sebelumnya, Ahmad Heryawan.

"Tapi kalau 2019 kan full (kewenangannya). Kalau jadinya (program) Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan), itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan," ujar Asep.

Menurut dia, kondisi ini berbanding terbalik dengan banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Asep menunjuk polemik pemindahan Ibu Kota Jabar, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi dengan DPRD Jabar yang berjarak.

"Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya enam bulan pertama sudah tuntas, agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah satu tahun, dia menutupnya dengan polemik," sesalnya.

Asep juga mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau, namun ternyata kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi hingga penataan Pangandaran dinilainya sebagai contoh kegagalan eksekusi program.

"Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi, di awal kenapa digadang-gadang di sosial media? Pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai," paparnya. (Baca jugaSulap Kalimalang, Emil Siapkan Dana Rp50 M).

Baginya, pencapaian kinerja selama satu tahun terakhir ini harus menjadi catatan penting bagi Emil dan seluruh pihak, termasuk DPRD Jabar sendiri.

Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan berkilah dengan mepetnya eksekusi anggaran. "Tapi, Ridwan Kamil menutup satu tahun kinerja dengan polemik," pungkasnya.

Terpisah, Ridwan Kamil sendiri berkilah, satu tahun pemerintahannya jatuh pada September 2019, sementara proyek masih berjalan hingga Desember 2019. "Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang," kilah Emil.

Dia meminta agar semua pihak menilai kinerjanya dengan fair, yakni setelah Desember 2019 karena program-program, terutama pembangunan fisik rata-rata sudah tereksekusi.

"Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi, tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai," katanya.(sndo)


0 Komentar