Kamis, 18 April 2019 12:21 WIB

Pemilu Serentak 2019 Dinilai Pengamat Asing sebagai Pesta Demokrasi yang Lebih Damai Dibanding 1999

Editor : Eggi Paksha
Jokowi bersama istri, Iriana. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dinilai pengamat asing sebagai pesta demokrasi yang lebih damai dibanding 1999.

Pemerintah dinilai mampu menciptakan keamanan dan kedamaian selama pelaksanaan pemilu. Theatlantic.com mengatakan bahwa perjuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah berat dalam melaksanakan pemilu di Indonesia, terutama tantangan logistik.

KPU telah merekrut sekitar enam juta staf untuk mengawasi 810.000 TPS di ratusan pulau di Tanah Air. Mereka bepergian menggunakan pesawat, kapal, hingga jalan kaki ke pegunungan. Pada tahun ini, Nigeria dan Afghanistan terpaksa menunda pemilu karena permasalahan logistik. 

India yang memiliki luas wilayah lima kali lipat dibanding Indonesia juga memerlukan waktu beberapa pekan untuk dapat melaksanakan pemilu. Indonesia sendiri dikenal di dunia sebagai negara demokratis yang adil, jujur, damai.

“Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Manajemen pelaksanaan pemilu di sana tidaklah mudah,” lapor theatlantic.com.

Indonesia juga mencoba membebaskan pemilu dari aksi kecurangan dengan sistem data yang transparan. Sayangnya, sejumlah oknum tetap menyebarkan hoaks. Diplomat asal Australia Gary Quinlan juga memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berhasil menjalani Pilpres dengan lancar.

Sementara media asal India thehindu.com mengatakan bahwa masa depan Indonesia pasca-pilpres yang diawasi para pemimpin di Asia, mengingat Indonesia merupakan pasar strategis dengan pertumbuhan kelas menengah. Mereka menyatakan kebijakan dan politik luar negeri (polugri) Indonesia kemungkinan akan berubah.

“PDB Indonesia mencapai USD1 miliar pada 2017 dengan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Indonesia dan India memiliki hubungan yang amat baik. Jika Jokowi kembali menang, hubungan tersebut kemungkinan akan lebih kuat. Namun, India juga tidak perlu cemas jika Prabowo menang,” lapor thehindu.com. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman meskipun ada beberapa kendala di beberapa daerah. “Pelaksanaannya bagus. Dari daerah saya monitor semuanya berjalan lancar, bagus. Daerah memang surat suara ada yang rusak, belum sampai, ini masalah teknis, tapi secara umum yang masuk ke pelaksanaannya bagus. Partisipasi juga meningkat,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, kasus kericuhan pemungutan suara memang terjadi di beberapa daerah seperti di Sampang, Madura. Namun, menurut dia, bukan menjadi masalah besar. Dia memastikan bahwa kasus tersebut masih dalam batas wajar. “Biasa, satu-dua masalah, tapi bukan masalah besar,” tandasnya. Dia pun meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas keamanan dalam negeri. 

“Kita lihat saja, saya katakan bahwa jangan ada yang prematur. Kecenderungannya seperti itu, masyarakat tetap tenang, tunggu penghitungan yang riil kan begitu,” ujarnya. Polri juga menyatakan pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia berjalan aman dan kondusif, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Situasi keamanan alhamdulillah secara nasional laporan dari Polda Aceh sampai Polda Papua secara umum sangat kondusif,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Dengan terciptanya suasana kondusif, Polri kata Dedi, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah menjaga proses demokrasi lima tahunan ini sehingga berjalan aman dan damai.

“Dari persiapan kemarin sampai hari ini pencoblosan alhamdulillah berjalan aman,” ujarnya. Setelah ini, TNI-Polri lanjut Dedi, akan melakukan pengamanan dalam rangka proses dan tahapan pemilu selanjutnya, yakni pengawalan kotak suara dan proses penghitungan resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Selesai perhitungan TPS, Polri juga masih akan mengamankan dan mengawal seluruh surat suara dari TPS ke PPK dan PPK ke tingkat kabupaten, selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. 35 hari setelah tanggal 17 ini. Kami masih ada agenda juga mengamankan perhitungan secara nasional di KPU,” ungkapnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah melakukan pembaharuan (update) terhadap data Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu). Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan data ini akan terus bergerak setiap saat. Bawaslu masih terus memantau hal tersebut. “Data ini masih berjalan karena sebagian belum masuk laporannya. Terutama daerah yang belum melakukan pemungutan suara,” ujarnya.

Pada tahapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan ada pemilih di 237.382 TPS yang belum menerima surat pemberitahuan atau C6 dari KPPS sampai 16 April. “Artinya di TPS itu ada orang yang belum dapat C6. Lalu Meski C6 bukan syarat wajib, tapi ketika ini tidak ada kadang petugas tidak memperbolehkan orang ini langsung memilih meski sudah terdaftar dalam DPT,” katanya.

Hingga Selasa (16/4) pukul 21.00 WIB, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan. Kemudian 1.703 TPS yang KPPS-nya belum menerima perlengkapan logistik seperti kotak suara dan surat suara. “Ini mengonfirmasi tentang munculnya masalah logistik. Dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara dalam kondisi tidak tersegel di sedikitnya 6.474 TPS,” ungkapnya.

Bawaslu juga mengawasi akses TPS penyandang disabilitas agar gampang menggunakan hak pilihnya. Ada 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak bisa diakses bagi penyandang disabilitas. “Misal ada lokasi TPS yang berbatu, TPS berundak, atau bertangga yang membuat pemilih disabilitas tidak bisa mencapai,” paparnya.

Terhadap pelaksanaan pemungutan suara, setidaknya ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap dan 3.411 TPS yang surat suaranya tertukar. Selanjutnya, 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 WIB. “Ini mengonfirmasi banyak TPS dibuka tidak tepat waktu. Kemudian 5.143 TPS ditemukan tidak memasang DPT. Dan 17.226 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya. Ini mestinya ditaruh di dekat lokasi TPS,” ungkapnya.

Selain itu ada 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu tunanetra. Hal ini mengurangi akses hak tunanetra. Semestinya alat bantu tersebut ada di semua TPS. Pengawas juga menemukan adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di 436 TPS dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu di 2.490 TPS.

Pengawas pemilu juga menemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS. “Menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas menemukan kejadian 3.066 TPS mengalami kekurang surat suara. 860 TPS yang KPPS-nya mencoblos sisa surat suara tidak terpakai. Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat, ini terjadi di 3.066 TPS,” ujarnya.

Afif juga mengatakan sejumlah saksi di 584 TPS tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram pasca penghitungan. Didapatkan juga 885 TPS yang saksinya tidak diberikan salinan form C1. Dan 889 TPS yang pengawasnya tidak diberikan salinan form C1. 

“Data tersebut didapat dari 121.993 dari total 809.000. Jadi, sampai detik ini sudah 121.993 laporan yang masuk ke Siwaslu di seluruh indoensia. Karena ini sifatnya atasnama pengawasan, maka data ini masih bisa di-update,” paparnya. Meski demikian, Bawaslu mengapresiasi usaha maksimal yang telah dilaksanakan seluruh penyelenggara pemilu.(sndo)


0 Komentar