Kamis, 03 Januari 2019 13:01 WIB

Pemerintah Segera Lakukan Penanganan Cepat Pascagempa dan Mitigasi Bencana

Editor : Eggi Paksha
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pemerintah akan segera melakukan penanganan cepat pascagempa dan menekankan pentingnya mitigasi bencana.

Hal itu guna mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa lagi akibat bencana. Saat melakukan peninjauan di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah itu. 


Dia juga menjanjikan akan segera melakukan pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana tsunami. “Tadi rakyat meminta agar rumahnya segera dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi, langsung akan dibangun rumah,” kata Presiden di Lampung Selatan kemarin. 

Jokowi mengatakan, pembangunan rumah warga itu juga sekaligus merelokasi mereka dari wilayah sebelumnya. Saat ini pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2 hektare yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi semula untuk relokasi. Lokasi hunian baru tersebut dinilai relatif lebih aman dari bencana serupa. 

Presiden juga menekankan pe nataan tata ruang sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. 

Menurutnya, penataan tata ruang di wilayah-wilayah yang dekat dengan garis pantai sudah mendesak untuk dilakukan guna mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana. 

“Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara lima tahun ke depan, tidak ha nya berbicara 10 tahun ke de pan, tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan,” ungkapnya. 

Seperti diketahui, di Lampung Selatan tercatat sebanyak 118 orang meninggal dan 490 rumah rusak. Banyaknya korban jiwa tersebut disinyalir karena rumah-rumah warga sebagian besar berada tepat di bibir pantai. 

Selain penataan tata ruang, mi tigasi bencana juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan bimbingan kepada ma syarakat terkait dengan penanggulangan bencana sedini mungkin. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan kurikulum terkait kebencanaan untuk masuk ke dalam pendidikan siswa dan masyarakat. 

“Pendidikan mengenai kebencanaan akan dimulai pada Januari ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat. Terutama daerah-daerah yang kemungkinan adanya bencana itu besar, baik tanah longsor, gempa, atau tsuna mi. Semua akan dimulai,” ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jajarannya tengah merancang aturan bahwa mitigasi bencana masuk ke dalam skala prioritas daerah. Dengan begitu, ke depan dalam evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan dicek langsung keberadaan anggaran terkait bencana ini. 

“Akan ada aturan baru bahwa penilaian APBD yang dilakukan Ditjen Keuangan Daerah akan ada skala prioritas. Misalnya, kan ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, termasuk di dalamnya soal bencana,” kata Tjahjo. 

Menurutnya, dengan ada aturan ini daerah sudah semakin siap dalam menghadapi bencana. Di sisi lain dalam penanganan bencana tidak semua tergantung dari pemerintah pusat. Termasuk, saat masa tanggap darurat daerah bisa secara langsung menangani dampak bencana. 

“Jadi, nanti akan lebih detail misalnya Lampung karena ada Gunung Anak Krakatau kan masuk area rawan bencana, harus ada anggarannya. Daerah lain misalnya rawan kebakaran hutan. Itu juga diperhatikan,” ungkapnya. 

Mendagri mengatakan, tidak ada batas pasti terkait anggaran bencana sebab alokasi ini tergantung pada kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah (pemda). “Itu bervariasi tergantung daerahnya. Prinsipnya penanganan bencana bersama (pusat dan daerah). Kami minta Dirjen Keuangan Daerah kalau ada APBD Perubahan harus dimasukkan ini,” tegasnya.(ist/sndo)


0 Komentar