Kamis, 22 November 2018 13:01 WIB
Pimpinan DPR Sebut Kampanye Capres Masih Normatif
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ist)
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melihat selama masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, belum ada perdebatan publik yang substansial dan paradigmatik yang disajikan oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres maupun tim sukses.
Sampai-sampai, isu dan permasalahan bangsa yang muncul tidak digali secara mendalam dan dicari akar permasalahannya.
“Malah, isu masih didominasi oleh manuver saling sindir, dan yang ada hanya jawaban-jawaban singkat dan normatif. Tidak terlihat adanya dialektika mazhab berpikir dari kedua calon dan tim sukses dalam mencari bentuk solusi di masa depan,” sebut Fahri saat dihubungi, Kamis (22/11/2018) .
Padahal, lanjut Fahri, disaat yang bersamaan sebenarnya banyak isu krusial yang harusnya menjadi tema perdebatan publik. Terutama isu kesejahteraan, yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai pemilik suara yang diperebutkan kedua calon.
“Sahut menyahut para tim sukses dan capres yang tidak diatur oleh KPU, membuatnya tema kampanye tidak teratur. Publik pun bingung capres kita lagi bicara apa? Karenanya perlu kita bantu agar media semakin sistematis. Dan perlu dibantu capres makin fokus pada isu kesejahteraan,” ujarnya.
Sebab dalam catatan Fahri Hamzah, sejauh ini sudah banyak isu yang menyangkut kesejahteraan ini terlewat begitu saja tanpa melahirkan tawaran-tawaran solusi sistemik. Bahkan narasi dan visi misi capres pun sulit diterjemahkan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul belakangan ini.
“Isu BPJS Kesehatan misalnya, yang merupakan program “universal coverage”, kok terkesan selesai. Padahal ini nasib kesejahteraan seluruh rakyat. Di program nasional ini ada 96 juta PBI (penerima bantuan iuran) yang dikategorikan miskin dan harus disubsidi. Ada jutaan nasib tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker dll), melibatkan banyak instansi dan industri dibidang kesehatan. Dampak yang timbul dari masalah ini begitu mendasar dan masih bagi kesejahteraan,” tegas politisi PKS itu.
Kandidat capres, menurut Fahri Hamzah harusnya punya narasi masa depan tentang ini (isu BPJS Kesehatan). Visi misi harus harus dijabarkan dalam peta jalan yang jelas agar rakyat tahu dan paham kepada siapa keberpihakan para capres ini ditujukan dan apakah JKN tetap akan bisa ada di masa depan?
“Bagaimana masa depan BPJS Kesehatan? Mau dibawa kemana? Apakah akan dihentikan? Apakah akan dibiarkan BPJS bangkrut? Apakah akan ditarik mengikuti pakem sistem jaminan sosial yang dipraktekkan di negara eropa barat dan skandinavia? Ini harusnya dijabarkan olah masing-masing capres,” tambahnya lagi.
Isu krusial yang tak kalah penting dan mewarnai hampir setiap lini media massa, masih menurut Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu adalah isu defisit neraca perdagangan. Impor yang selalu melebih ekspor, bukan hanya mengindikasikan negara kehilangan sejumlah uang sehingga mata uang rupiah melemah, tetapi ini adalah sinyal kemampuan produksi yang lemah. “Kita memakan apa yang tidak kita produksi. Kemandirian yang harusnya jadi ruh Nawa Cita ternyata hanya sekedar slogan. Kita telah jadi bangsa yang bergantung pada asing. Perut dan keseharian kita,” katanya.
Begitu pula, sebut Fahri Hamzah, dengan defisit perdagangan yang menjadi sinyal bahwa produktivitas nasional rendah, yang artinya pendapatan nasional juga rendah. Tapi sayangnya, bangsa ini terlampau konsumtif makanya utang terus membengkak sehingga sangat jelas bahwa fundamental kesejahteraan begitu rapuh.
Ditambah lagi fakta bahwa dalam sepuluh tahu terakhir ini, Indonesia mengalami deindustrialisasi. Kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian terus menurun, dan tenaga kerja yang terserap di sektor ini pun menurun.
“Tapi statistik kita mencatat pengangguran berkurang. Apakah karena program infrastruktur? Hampir semua infrastruktur yang di kerjakan pemerintah Jokowi padat modal (bukan padat karya), teknologi tinggi, hampir semua sumberdaya dari asing bahkan tenaga kasar. Ternyata statistik mencatat 70% angkatan kerja kita (yang jumlahnya 130-an juta) lari ke sektor informal. Mereka menjadi mayoritas anak bangsa yang hidup dari usaha kecil, dan mikro; buruh petani, nelayan, pedagang, pengrajin, kaki lima dan informal,” bebernya.
Munculnya kantung-kantung kemiskinan, baik di desa mapun kota, kata Fahri Hamzah, seharusnya dari situ narasi kandidat capres dibangun. Kenapa? Karena permasalahan mayoritas anak bangsa ini menjadi begitu penting dan genting untuk didiskusikan agar tampak kemana kebijakan negara ini berpihak ke depan.
“Tapi kok seolah ini berlalu begitu saja. Jadi menurut saya, capres kita ini belum mendalami tema Pilpres 2019. Padahal, banyak tema yang dapat digunakan untuk mendekati kepentingan rakyat dan kandidat capres harusnya punya pemahaman persoalan dan keberpihakan yang jelas. Agar publik tidak menilai bahwa keduanya sama saja,” pungkas Fahri.
Login with Facebook