Kamis, 28 Juni 2018 14:49 WIB

Pimpinan DPR: MK Berpeluang Hapus PT Pilpres

Editor : Luki Junizar
Fahri Hamzah. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang untuk menghapus presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.

Menurutnya, spekulasi di seputar Presiden Jokowi akan semakin tinggi jika kandidat Capres semakin banyak.

"Saya kira masih banyak peluang, apalagi MK menolkan, bisa tambah seru lagi, saya dengar ada peluang Mahkamah Konstitusi menolkan presidential threshold," kata Fahri di gedung DPR, Kamis (28/6/2018).

Kata Fahri, jika ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditiadakan, maka pertarungan Pilpres 2019 akan semakin seru.

"Maka saya mengusulkan kepada KPU itu bersiap-siaplah, kandidat itu akan banyak. Sehingga setiap partai itu terutama yang sudah ada di DPR itu bisa 10 kandidat," ternagnya.

Diketahui, sejumlah akademisi dan tokoh publik mengajukan gugatan presidential threshold ke MK. Mereka menilai presidential threshold sebesar 20 persen tersebut mendegradasi kadar pemilihan serentak oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Para penggugat PT 20 persen terdiri dari mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi. Mereka yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, Chatib Basri, Rocky Gerung, dan Faisal Basri.

Selain itu, ada Hadar N. Gumay (mantan pimpinan KPU), Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Ketua Perludem), Hasan Yahya (profesional).
Pemohon uji materi ambang batas presiden ini akan dibantu oleh tiga orang ahli yakni Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.


0 Komentar