Jumat, 20 April 2018 07:54 WIB
Anggaran Gedung Belum Cair, DPR Sindir Pertemuan IMF
Gedung DPR/MPR
JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir pemerintah yang belum mencairkan anggaran pembangunan gedung baru DPR. Fahri menuding belum cairnya anggaran pembangunan gedung baru karena digunakan untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali.
Meski tidak menunjukkan bukti atas tudingan itu, Fahri menduga anggaran pembangunan gedung sebesar Rp601 miliar di 2018 dialihkan untuk gelaran IMF-World Bank yang menghabiskan hampir Rp1 triliun.
"Buktinya uangnya enggak ada (untuk gedung), tiba-tiba keluar untuk IMF di Bali Rp1 triliun, for nothing gitu loh," kata Fahri, Jumat (20/4/2018).
Fahri mengklaim pembangunan gedung baru bukan semata untuk anggota dewan, melainkan untuk masyarakat dan demokrasi Indonesia. Menurutnya, ruangan anggota dewan saat ini sudah tidak layak.
"Sudah kayak gitu, lihat ruangannya. Camat saja masih hebat ruangannya. Jadi untuk demokrasi enggak mau. Untuk orang asing saja Rp1 triliun," ujarnya.
Namun, Fahri pasrah jika pemerintah tidak menggelontorkan duit anggaran pembangunan gedung baru yang saat ini terkendala pencairan anggaran.
Apalagi, kata dia, DPR sebagai legislatif tidak berhak mengajukan anggaran dan pengelolaan anggaran parlemen pun dipegang pemerintah.
Fahri berseloroh jika pembangunan gedung baru mungkin baru akan terwujud jika gedung yang biasa ditempati anggota dewan roboh.
"Bagus sampai jatuh gedung itu banyak korban mungkin itu nanti (dibangun gedung)," katanya.
Kata dia, kondisi gedung parlemen sudah tidak memadai, seperti lift yang seringkali jatuh dan membuat para anggota dewan terjebak di dalamnya.
Pasrah
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan pembangunan Gedung DPR merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. Namun, ia berkata DPR tidak mempersoalkan jika pembangunan gedung DPR urung terlaksana kembali lantaran pemerintah menolak.
"Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah (pembangunan gedung DPR baru). Mau dibangun monggo, tidak dibangun ya monggo," ujar Taufik.
Taufik menjelaskan kepasrahan DPR soal nasib gedung baru lantaran sampai saat ini pemerintah tidak pernah merespon surat DPR. Ia berkata pihaknya sudah tiga kali mengirim surat agar pemerintah memberi tanggapan.
Selain itu, ia menilai kepasrahan DPR lantaran khawatir dicap negatif oleh masyarakat. Ia menilai DPR selalu disalahkan lantaran dianggap menginginkan gedung baru.
Meski pasrah, Taufik menuturkan pembangunan Gedung DPR cukup penting mengingat ada penambahan jumlah anggota DPR, dari semula 560 anggota menjadi 579 anggota DPR pada periode 2019-2024.
"Bayangkan besok anggota DPR nambah jadi 570 lebih. Tentu secara logika membutuhkan ruang lebih banyak. Maka dari itu ini tinggal political will dari pemerintah saja," ujarnya.
Di sisi lain, Taufik menyatakan DPR tidak mempermasalahkan jika anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp640,86 miliar dalam pagu anggaran tahun 2019 diblokir oleh pemerintah.
Bahkan ia menegaskan DPR juga secara inisiatif memblokir anggaran itu jika ada kesepakatan pembangunan gedung DPR dibatalkan. Sebab ia mengklaim DPR dan pemerintah memiliki kewenangan yang sama dalam membahas APBN.
"Cabut atau tidak, gampang. DPR dan pemerintah bisa membintangi. Tidak ada masalah. DPR menolak juga bisa," ujar Taufik.
Lebih dari itu, ia menyatakan sebaliknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menjalankan perintah UU untuk mengucurkan anggaran jika DPR dan pemerintah bersepakat membangun gedung baru.
Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan DPR akan mempertimbangan untuk tidak meneruskan pengajuan anggaran lanjutan pembangunan gedung DPR tersebut di pagu indikatif RAPBN 2019.
Hal itu dilakukan jika pemerintah tidak memberikan izin pembangunan gedung DPR pada Tahun Anggaran 2018.
"Hal itu penting, mengingat dalam pagu indikatif RAPBN 2019 Dewan berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung DPR TA 2018," ujar Bambang dalam pesan tertulis.
Dalam waktu dekat, Bambang mengaku akan bersurat dengan pemerintah terkait perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi sesuai dengan anggaran belanja dewan dalam APBN 2018 sebesar Rp601 miliar dan hasil audit pemeriksaan kelayakan gedung Nusantara I DPR RI oleh Kementerian PUPR.
Upaya ini dilakukan lantaran Gedung DPR saat ini tidak memadai dan kelebihan kapasitas.
DPR sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap pertama. Namun anggaran itu diketahui sampai saat ini masih belum cair.
Saat ini, tahapan kedua dialokasikan sebesar Rp640,8 miliar untuk penataan kawasan parlemen. Jumlah itu merupakan bagian dari rencana kerja anggaran DPR 2019 sebesar Rp7,721 triliun.
Sementara itu, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pertemuan IMF-World Bank diketahui sebesar Rp810 miliar.
Dari total anggaran gelaran itu, di antaranya Rp672,59 miliar akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sedangkan, sisanya ditanggung oleh Bank Indonesia (BI).
- # Pembangunan Gedung DPR
- # wakil ketua dpr
- # Fahri Hamzah
- # Taufik Kurniawan
- # ketua DPR
- # Bambang Soesatyo
- # IMF
Login with Facebook