Rabu, 21 Maret 2018 14:54 WIB

Junior Dilarang Bantu Senior TNI yang Maju Pilkada

Editor : Eggi Paksha
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali menegaskan netralitas TNI pada tahun politik baik saat Pilkada Serentak 2018 maupun saat Pemilihan Pemilu dan Pilpres 2019.

Bahkan, Panglima melarang para junior membantu senior yang akan maju dalam pesta demokrasi tersebut. Panglima pun akan memberikan sanksi tegas jika ada anggota TNI yang terbukti melanggar. 

Meski dalam Pilkada Serentak 2018 terdapat beberapa senior dari unsur TNI yang memutuskan maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Panglima memastikan tidak akan memberikan dukungan dan fasilitas.

Termasuk bantuan junior kepada seniornya, sejak keputusan maju dalam pilkada tersebut maka secara otomatis terputus hubungannya dengan TNI.

"Netralitas TNI adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus benar-benar kita hormati," tandas Hadi Tjahjanto saat makan malam bersama aparat TNI dan Polri di Monumen Sasana Wiratama Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Selasa (20/3/2018) malam.

TNI, lanjutnya, juga akan mendukung Polri dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut dan menjaga integritas serta soliditas, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini penting sebab jika hal tersebut tidak terwujud maka dipastikan tidak akan bisa membangun sinergi dengan komponen bangsa lainnya," ujarnya. 

Hadi juga menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini institusi TNI dan Polri dinilai sebagai institusi yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Karena itu, kepercayaan yang diberikan rakyat tersebut harus tetap dijaga. "Semoga apa yang menjadi komitmen kita bersama dapat terlaksana demi suksesnya pesta demokrasi," tandasnya. 

Selain di Yogyakarta, Panglima TNI juga memberikan kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Di hadapan mahasiswa, Panglima kembali mengingatkan Pancasila sebagai nilai-nilai kedaulatan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman global kekinian.

"Sebagai pembuka, beberapa saat lalu saya beraudiensi dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Pada intinya, BPIP akan bekerja sama dengan TNI karena memiliki infrastruktur sampai Babinsa untuk menggelorakan kembali kecintaan pada Pancasila sebagai ideologi kepada masyarakat Indonesia sampai wilayah perbatasan," ujarnya. 

Pancasila, lanjut Panglima, adalah nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang menjadi dasar, falsafah, pandangan hidup bangsa yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan bangsa lain. Meski Indonesia sebagai negara masih tergolong muda, secara historis sebagai bangsa yang mendiami Nusantara ribuan tahun dan mencapai peradaban tinggi. 

Sementara itu, Kepala Penerangan Korem 072/Pamungkas Mayor CAJ Syamsul Maíafir mengatakan bahwa soliditas TNI dan Polri mutlak diperlukan sehingga diharapkan bisa membuat masyarakat lebih tenang, apalagi dalam waktu dekat akan ada pilkada dan pemilu.(exe/ist)


0 Komentar