Sabtu, 24 Juni 2017 12:01 WIB

Nantikan Insentif, Pengelola Dorong Daya Saing Produk Plastik Daur Ulang

Reporter : Eggi Paksha Editor : Eggi Paksha
Christine Halim, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) memberikan pemaparannya dipandu Imam B. Prasodjo. (foto Esa/Tigapilarnews/com)

JAKARTA, Tigapilarnews.com- Penutupan acara rangkaian Green Ramadan yang bertujuan mengangkat isu aktual LHK dijadikan ajang curhat Christine Halim, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), di Ruang Rimbawan 2, Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (21/06/2017) Petang.

Sektor usaha dengan ujung tombaknya adalah pemulung itu menyatakan tidak terima dengan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada usaha daur ulang ini.

”Anggota kami terdiri dari pemulung, pengepul, penggiling, dan grosir yang menjual barang dari daur ulang plastik,” kata Christine Halim yang dimintai pendangannya dari sisi peran industri daur ulang dalam circular economy tersebut.

Christine mengaku, sejauh ini pihaknya juga patuh atas aturan perpajakan, termasuk melaporkan harta kekayaan yang sebenarnya. Tetapi di lain sisi, pihaknya keberatan dengan diberlkukannya PPN pada sektor usaha daur ulang.

”Kami tidak pernah akan mampu membayar PPN. Kami dengar akan ada revisi UU ketentuan perpajakan. Kami minta pemerintah memperhatikan sektor usaha daur ulang agar terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya didampingi mederator Imam B. Prasodjo.  

Sebenarnya negara ini berutang budi pada sektor daur ulang. Sebab sampah plastik adalah masalah yang besar di negara ini. Sedangkan usaha daur ulang merupakan solusinya karena sampah plastik dimanfaatkan lagi.

Seharusnya, kata dia, sektor usaha daur ulang dilindungi salah satunyaa dengan tidak dikenakan PPN. ”Kami akan tetap membayar PPH (pajak penghasilan) semaksimal mungkin. Toh dengan tax amnesty ini tidak ada yang disembunyikan lagi,” ungkapnya.  

Selain itu, juga keberatan pihaknya atas PPN 10 persen. sudah berulang-ulang kali disampaikan kepada pemerintah. Menurutnya, justru seharusnya pemerintah memberikan instentif dan fasilitas atas pekerjaan daur ulang. Kegiatan daur ulang plastik adalah solusi bagi lingkungan hidup, kebersihan, dan lapangan kerja bagi banyak orang.

Jika dari usaha ini ditarik pajak penghasilan (PPH), ia menegaskan tidak masalah, namun ynag memberatkan adalah PPN,” paparnya.

Besaran PPH berfariasi, mulai dari 5 persen hingga 30 persen sesuai kategori yang ditetapkan. Menurutnya, PPN tidak patut dikenakan pada pengusaha daur ulang plastik.

”Karena barang kami adalah sampah. Kami tidak bisa lagi membebani pemulung, jika pengusaha harus mengeluarkan 10 persen untuk pajak,” ungkapnya.

Sedangkan keuntungan dari daur ulang plastik tidak sampai 10 persen. Berarti, akan lebih besar pajak yang dipungut daripada keuntungan yang didapat. Usaha di sektor daur ulang plastik hanya mendapatkan profit 4-5 persen. Jika dibebani PPN 10 persen, sama saja mematikan pemulung.

Selain itu dilanjutkannya, produsen daur ulang plastik mengharapkan insentif fiskal agar industri dan konsumen terdorong beralih mengunakan produk plastik daur ulang.

Christine Halim menjelaskan industi daur ulang plastik di Indonesia melalui proses yang sangat panjang dan menyerap banyak tenaga kerja.

Sistem manajemen sampah yang buruk di Tanah Air membuat pabrik pendaur ulang plastik harus mengandalkan rantai pasokan bahan baku yang panjang. Proses daur ulang di Indonesia mengandalkan banyak tenaga kerja untuk mengumpulkan, memilah, hingga membersihkan plastik bekas pakai.

Bahan baku berasal dari sampah plastik yang dikumpulkan pemulung ke pengepul kemudian diteruskan ke penyortir, penjual peletan plastik, hingga berakhir ke gudang pabrik.

“Berbeda dengan di luar negeri. Jadi pemulung misalnya satu orang paling banyak bisa mengumpulkan 50 kilogram per hari. Dari sana distribusinya masih panjang. Sistem ini membuat bahan baku menjadi mahal,” jelas Christine.

Dia mengatakan beban industri daur ulang plastik dalam beberap tahun terakhir semakin berat seiring dengan penurunan tajam harga minyak mentah. Harga minyak yang murah membuat harga resin plastik merosot tajam dan membuat plastik daur ulang sulit bersaing dengan plastik produksi baru.

Christine meminta pemerintah memberikan insentif pajak untuk meningkatkan daya saing produk plastik daur ulang atas produk plastik baru.(exe/ist)


1 Komentar

Asrul Hoesein

Kompensasi PPn DUP ----------„Äč Memang pemerintah keliru bila tidak memberi konpensasi atau insentif kepada para pengelola sampah (tdk terbatas hanya sampah an organik saja, juga kepada pengelola sampah organik dan B3). Kenapa saya katakan Keliru ? Ya... Karena semua masalah ini (termasuk pemberian kompensasi atau insentif ydm) itu sudah tertuang jelas dalam regulasi persampahan yg ada (cuma perlu diejawantah). Paling mengherankan saya, kenapa sahabat2 pengelola/penggiat atau pemerhati atau asosiasi sampah yg ada, terkhusus anggota2 Dewan Pengarah Sampah Nasional di KLHK itu tidak dapat melihat dan membaca peluang itu dalam regulasi (makanya jangan berpikir teknis terus tapi posisi Anda itu berada pada Fungsi Kebijakan). Begitu juga Kementerian KLHK koq tidak dapat menfasilitasi kompensasi masalah ini ke kementerian terkait (dasarnya sangat jelas dalam regulasi) dgn cara mengarahkan (fungsi kebijakan) kepada pengelola sampah (bisa by asosiasi atau bank sampah) untuk mendapatkan insentif itu (Tentu ada strateginya atau ada langkah kerjanya). Tidak minta konpensasi secara lisan. Karena Dirjen Pajak juga harus punya landasan tertulis. Landasannya itu ya dari pengelola sampah by Asosiasi atau by KLHK. #Noted Memang dalam menyakinkan Kementerian Keuangan cq: Dirjen Pajak perlu ada pemaparan riel (obyektif) atas kompensasi atau insentif yang diamanatkan dalam regulasi sampah tsb. Dalam regulasi memang tidak lugu atau tidak subyektif dikatakan disana kata atau singkatan #PPnZero, tapi perlu "ada aksi dan penjelasan" (ini memerlukan pemikiran ekstra). Klunya "Disitulah Keadilan Tuhan" (Saya Tau Anda Tidak Tau, Saya Tidak Tau Anda Tau dst..dst). Pertanda manusia dilarang Egois dan Monopoli. Dilarang berpikir Korup...!!! Pesan khusus untuk Bu Christine Halim (Ketum Adupi)... Coba konsultasikan dengan teman2 Adupi atau pada asosiasi lain yg banyak itu "skema PPN Zero atau Rp.1" yang pernah saya berikan itu. Semoga masih ingat. #Kesimpulannya: Konpensasi atau Insentif harus ada dan itu diberikan ke pengelola sampah (semua itu bukan kata saya, tapi kata regulasi), saya cuma bicara berdasar regulasi. Tidak lebih dari itu. Ini sbnrnya selalu saya share kepada teman2, tapi sepertinya atau mungkin saya dianggap guyon atau bisa jadi disebut gila atau omdo... jd cuek saja kalau saya bicara ttg PPn.... hehehe. Memang dalam medsos atau berita yg saya sering tulis di media online dan offline/koran tidak ada kesempatan untuk buka/tulis secara detail. cc: Presiden Joko Widodo Luhut Binsar Pandjaitan Siti Nurbaya Bakar #MaafTerlaluPanjang #SalamPositifThinking