Jumat, 07 April 2017 14:33 WIB

Kepala Dukcapil DKI Bantah Tudingan Suket Palsu Tim Anies-Sandiaga

Reporter : Sriyanti Lumban Gaol Editor : Hermawan
Edison Sianturi. (foto istimewa)

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi membatah adanya dugaan seratusan surat keterangan (suket) palsu yang ditemukan oleh pihak tim pemenangan Anies-Sandiaga.

"Dari mana palsu. Palsunya harus ditunjukin dulu ke saya, di mana palsunya baru diverifikasi. Umapanya, ibu mengatakan KTP palsu, apa saya sudah mengecek di data base saya? Siapa yang memalsukan dan bagaimana? Yang bisa mengatakan palsu kan pengadilan," tandas Edison, ketika dihubungi Tigapilarnews.com, Jumat (7/4/2017).

Edison mengungkapkan pihak Dukcapil DKI Jakarta bekerja sama mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU)  DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilu dengan memberikan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua Pilgub DKI 2017 tingkat kota dan kabupaten.

"Saya bekerja sama dan mendukung KPU dalam pilkada DKI. Kami siap untuk membuka data, semua permintaan data yang diverifikasi oleh KPU, kami jawab. Karena penyelenggara pemilu kan KPU," tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, juru bicara tim pemenangan Anies-Sandiaga, Anggawira menyatakan akan melaporkan Dinas Dukcapil DKI Jakarta ke pihak Bawaslu dan kepolisian

Sebab, kata Anggawira, data yang dihimpun oleh tim Anies-Sandiaga, ditemukan sebanyak 153.000 data invalid masuk ke dalam DPT putaran kedua Pilkada DKI 2017 tingkat kota dan kabupaten.

"Ini kacau, banyak data invalid bisa diloloskan. Ini sudah mencoreng pilkada DKI yang seharusnya jadi contoh pilkada di seluruh Indonesia. Jika Dinas Dukcapil DKI bersikeras memaksakan hal ini, makan kami akan laporkan ke Bawaslu dan kepolisian. Ini preseden buruk. Kami ingin pilkada DKI ini berlangsung secara fair, jika mau curang jangan begini," ujar Anggawira.

Tim Anies-Sandiaga menemukan seratusan surat keterangan (suket) yang diduga palsu. Pasalnya, suket itu dibuat bagi penduduk pindah tanpa mengganti nomor kartu keluarga (KK).

"Tim kami menemukan sebanyak 430 hingga 500 surat keterangan yang diduga palsu," kata Anggawira.

 


0 Komentar