Kamis, 12 Januari 2017 10:07 WIB

Ada 2 Demo Besar, Hindari Kawasan Istana Merdeka dan DPR

Reporter : Sriyanti Gaol Editor : Hermawan
Ilustrasi.

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Seribuan aparat gabungan dikerahkan untuk proses pengamanan jalannya aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek di depan Istana Merdeka.

"Ada sebanyak 5.828 personel gabungan dari Polri, TNI, hingga Satpol PP DKI Jakarta diturunkan supaya demo berjalan aman dan tidak menggangu aktivitas warga lainnya," tutur Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno, Kamis, (12/01/2017).

Kompol Suyatno mengatakan seribuan aparat gabungan yang diterjunkan itu tidak hanya mengamankan jalannya unjuk rasa mahasiswa.

Mereka juga mengawal jalannya unjuk rasa seribuan massa dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di depan Gedung MPR/DPR.

"Itu (aparat gabungan) juga untuk mengawal aksi guru yang massanya mencapai ribuan," tandas Kompol Suyatno.

Dikatakan Kompol Suyatno, pengalihan arus lalu lintas akibat aksi dua unjuk rasa besar itu mengikuti perkembangan yang ada.

"Untuk sementara tidak ada (pengalihan arus). Itu bersifat situasional melihat kondisi di lapangan," pungkas Kompol Suyatno.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, Kamis (12/1/2017). Tak terkecuali wilayah Jakarta.

Sebanyak 750 mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jabodetabek akan menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka menamakan aksi ini sebagai aksi unjuk rasa Bela Rakyat 121.

Sebelum aksi ini digelar, para mahasiswa akan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat.

Dalam aksi pada hari ini, ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah, yaitu:

1. Menolak dengan tegas PP No.60 Tahun 2016, dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mencabut PP tersebut.

2. Menuntut Presiden Jokowi-JK untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

3. Mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya.

4. Menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.

5. Menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA, dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA.

 

 

 


0 Komentar