DPR Apresiasi Kerja Pemerintah Kelola APBN 2016

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan laporan tentang realisasi APBN-P 2016.

Secara umum, lanjut dia, DPR mengapreasiasi kerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara hingga mendekati target APBN yang telah ditetapkan.

"Meski gejolak ekonomi dalam negeri yang tidak terlepas dari gejolak ekonomi global yang masih fluktuatif.Tapi kita masih mampu menunjukkan stabilitas yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 yang ditargetkan sebesar 5,2 persen, dicapai sebesar 5 persen di akhir tahun 2016 ini," kata Taufik, Selasa (3/1/2017).

Bahkan, lanjut dia, sesuai prediksi pemerintah mampu merealisasikan nilai tukar rupiah rata-rata Rp 13.307 per dollar AS menguat dibandingkam asumsi sebelumnya sebesar Rp 13.500 per dollar AS.

Sementara itu, ungkap politikus PAN, pemerintah juga mampu merealisasikan belanja negara sebesar Rp 1.859,5 triliun atau sekitar 89,3 persen.

Menurutnya, secara umum pemerintah mampu menjaga defisit anggaran pada batas yang disepakati dalam APBN, yakni tidak lebih dari 3 persen. Realisasinya, defisit APBN P 2016 sebesar 2,46 persen.

Sementara itu, kata dia, realisasi pajak pemerintah belum sesuai ekspektasi karena banyak faktor. Namun secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen, walaupun dalam hal realisasi masih rendah Rp 33 triliun dari target yang dicanangkan sejak menteri keuangan dijabat Sri Mulyani.

DPR berharap pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5 persen di tahun 2017 dapat tercapai, mengingat sinyal-sinyal perbaikan ekonomi semakin nampak.

"Kita tentu saja dapat berkaca pada realisasi saat ini. Konsumsi rumah tangga yang tetap stabil serta investasi yang masih dalam angka yang masih ditoleransi," terang dia.

Dengan kata lain, lanjut dia,kondisi ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi dalam negeri masih terkendali.

"Untuk itu, realisasi APBN 2016 harus menjadi acuan bersama untuk terus bekerja keras. Intinya, kita harus realistis. Pemerintah tidak boleh muluk-muluk dalam menetapkan target pertumbuhan. Setiap saat jika mendesak, harus dikoreksi, meski hal tersebut disesuaikan dengan kerja keras kita semua," pungkasnya.

---