Jumat, 15 Juli 2016 08:32 WIB

Panglima TNI Tegaskan Peacekeeper Bukan untuk Tempat Anak Pejabat atau Ajudan

Editor : Yusuf Ibrahim
JAKARTA, Tigapilarnews.com- Pemerintah Republik Indonesia melalui pusat misi pemeliharaan perdamaian dunia (PMPP) TNI memiliki visi mengirimkan 4000 peacekeeper untuk bergabung di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam misi perdamaian dunia.


Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi TNI, khususnya PMPP TNI, untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Utamanya, dengan mempertimbangkan asas prioritas di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah. 


Demikian dikatakan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat memimpin upacara serah terima jabatan Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI A.M. Putranto kepada Brigjen TNI Achmad Marzuki, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (14/07/2016).

 

Gatot Nurmantyo menambahkan, peningkatan kuantitas peacekeeper boleh saja menjadi target. Tetapi di sisi lain, kemampuan anggaran negara juga harus diperhitungkan. Peningkatan kontribusi melalui pengiriman pasukan atau satgas jangan justru membebani anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional.


"Sebagai pemangku kepentingan yang menangani pengiriman pasukan PBB, maka PMPP TNI harus jeli melihat peluang dan konsekuensi yang menyertainya. Ingat bahwa sebagai peacekeeper tidak boleh ada kesalahan dan terlibat pelanggaran dalam penugasan," jelasnya.

 

Menurutnya lagi, kehadiran TNI dalam peran internasional pada misi pemeliharaan perdamaian merupakan bagian integral dari diplomasi total Indonesia yang berdasarkan pada prinsip bebas aktif dengan interpretasi untuk menciptakan pola pikir konstruktif.


Lebih dari itu, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat internasional dalam ikut serta menyelesaikan perdamaian dunia. "PMPP TNI memiliki kekhasan dan penonjolan peran yang secara spesifik membawa kewibawaan dan semakin meningkatkan citra positif TNI maupun bangsa," tuturnya.

 

"PMPP TNI sebagai perpanjangan tangan Panglima TNI dalam mengemban tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian mengambil peran yang signifikan guna mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah RI. Intinya, berkaitan dengan tugas pokok TNI dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia di bawah bendera PBB," katanya.

 

Dalam ruang lingkup operasi pemeliharaan perdamaian sangat dibutuhkan cara kerja yang cermat dan mendalam, kualitas berfikir yang cerdas, cepat, tajam dan akurat serta kinerja yang semakin meningkat.


"Peran dan misi yang ditunjukkan oleh para prajurit TNI sebagai peacekeeper dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB sangat saya hargai," ujar Panglima TNI.

 

Panglima TNI juga mengatakan, tekad yang kuat telah terpatri pada setiap dada prajurit TNI, bahwa misi yang diembannya di suatu negara yang sedang dilanda konflik adalah bukan untuk menciptakan peperangan. Melainkan, lebih pada upaya untuk menciptakan perdamaian abadi atas dasar nilai kemanusiaan serta rasa keadilan.


"TNI telah membuktikan perannya sebagai prajurit profesional yang patut kita banggakan bersama dengan sikap yang patut dipuji, yakni penerapan prinsip bagaimana memenangkan hati dan pikiran rakyat," paparnya.

 

Lebih jauh diutarakannya lagi, hal yang harus ditekankan kepada seluruh prajurit yang dikirim sebagai peacekeeper pada misi PBB untuk selalu menjaga nama baik TNI dan Indonesia dimanapun bertugas.


"Dalam proses rekrutmen, masing-masing Angkatan maupun Satker harus benar-benar mengirimkan personel terbaiknya sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan, dan seleksi yang dilaksanakan dijalankan dengan sebaik-baiknya," katanya.

 

"Saya ingatkan, bahwa peacekeeper bukan tempat anak-anak pejabat atau tempat ajudan, tetapi tempat bagi prajurit profesional yang berprestasi dan terbukti di lapangan," pungkasnya.(exe/ist)

0 Komentar