Reklamasi Teluk Jakarta Dasar Evaluasi Reklamasi Teluk Lain

Laporan : Evi Ariska

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Laksmi Wijayanti mengatakan polemik reklamasi teluk Jakarta menjadi dasar untuk mengevaluasi rencana reklamasi teluk lainnya di Indonesia.

Sebab, tujuan reklamasi kini sudah menyimpang dari maksud reklamasi itu sendiri.

"Kami yakin proses ini justru untuk kembali mengkomunikasikan ke publik bahwa apa itu reklamasi. Kalau berpolemik karena sorotan saat ini dampaknya tidak terkelola dengan baik. Tujuan reklamasi itu untuk perubahan puluhan tahun kedepan. Kalau cita-cita reklamasi untuk peningkatan kualitas pantai Utara itu sendri maka prosesnya harus dengan baik. Tapi kalau baru beberapa tahun punya problem banyak ya kita review lagi makna dan tujuannya untuk apa," kata Laksmi, Sabtu (23/04/2016).

Dia membeberkan, reklamasi ditujukan untuk memberi solusi permasalahan lingkungan.

Misalnya, sambung Laksmi, dimana pada tahun 1995 era Presiden Soeharto menggagas untuk mengembangkan "water front city" untuk perbaikan kualitas sekitar 2700 hektar. Serta ada revitalisasi di pesisir lama sebesar 2500 hektar.

"Namun saat tahap uji kelayakan itu designnya enggak layak lingkungan. Namun KLHK dituntut pengembang katanya bukan kewenangan kita. Dan kemudian ada banjir besar pada 2007. Orang mulai melihat kembali,jangan-jangan urgensi memang ada krisis disana dan harus review kembali, nah itu yang jadi polemik," ungkap dia.

Terkait hal itu, Laksmi menuturkan sekitar tahun 2009 sudah mulai menyusun studi prinsipnya dari pemikiran turunnya permukaan di Jakarta.

"Kan cepat sekali turun, genangan bukan dari hujan tapi dari rob maka harus dilakukan sesuatu di pantura. Yang diangkat subsiden dikurangi pengurangan air tanah di Jakarta. Kondisi ini dibenturkan dengan design macam-macam. Apa ada rekayasa teknologi lain? Ada giant sea wall, waduk itu proses. Dengan meledaknya kasus ini kita review kembali apakah itu solusinya ? Karena ini belum solusi, maka KLHK harus review," tegasnya.

Diakuinya, bahwa memang kondisi teluk Jakarta sebenarnya tidak bagus. Apalagi, air sudah tercemar berat, ada sedimentasi, juga kualitas kemiskinan nelayan yang memang harus di perbaiki.

"Kalau sudut lingkungan kita kaji apakah benefit ini sesuai dengan harapan. Kita cross check semua perlakuan bukan hanya teknis tetapi juga bagaimana solusi ini diselesaikan dengan pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Ini belum titik lah harus review lagi," pungkasnya.

---